Layanan Pajak untuk Jalan Layak

ilustrasi pajak. Dok. Lampost.co

MULAI 6 Januari 2017, pemilik kendaraan bermotor harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengurus pajak atau surat izin mengemudi.

Hal itu berlaku setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri sebagai pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010. Dalam PP tersebut, ada 27 jenis PNBP, yang sebagian besar berhubungan dengan kendaraan bermotor.

Besarnya beban yang harus dipikul pemilik kendaraan pun lumayan mengejutkan. Penerbitan STNK kendaraan roda dua atau tiga yang baru dan perpanjangan, misalnya, dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu. Sedangkan untuk kendaraan roda empat atau lebih, dari Rp75 ribu menjadi Rp200 ribu.

Pengesahan STNK mulai dari kendaraan roda dua hingga roda empat dikenakan biaya Rp25 ribu hingga Rp50 ribu. Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor (STCK) roda empat atau lebih naik dari Rp25 ribu menjadi Rp50 ribu. Sedangkan untuk roda dua dan tiga tetap Rp25 ribu.

Kenaikan paling mengejutkan pada penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) roda dua atau tiga, baik pembuatan baru ataupun ganti kepemilikan. Naiknya dari Rp80 ribu menjadi Rp225 ribu. Untuk roda empat atau lebih, bahkan lebih fantastis, yaitu dari Rp100 ribu menjadi Rp375 ribu.

Rupa-rupa peningkatan PNBP itu tentu berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dari sektor jasa administrasi kendaraan. Sayang, merealisasikan pendapatan daerah melalui sektor ini juga bukan perkara mudah. Hingga November 2016, penerimaan dari BBNKB di Lampung baru 86,29% atau Rp525 miliar lebih dari target Rp609 miliar lebih.

Persoalan tidak hanya sampai di situ. Meski mencapai 100% pun tidak berarti pemilik kendaraan sekaligus pengguna jalan menerima manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Sebab, kebijakan fiskal di negeri ini belum menganut asas earmarking alias penerimaan dikembalikan pada sektor paling berkontribusi.

Telah menjadi kelaziman pemerintahan daerah, 50% belanja APBD untuk belanja rutin gaji pegawai, belanja barang, belanja rapat, dan perjalanan dinas. Sedang belanja infrastruktur, terutama jalan, tak lebih dari 15 persen. Itu mengapa republik ini darurat infrastruktur, terutama jalan layak.

Kita hanya bisa berharap kenaikan PNBP diiringi peningkatan pelayanan, bukan sekadar menambah beban masyarakat. Berlipatnya biaya mengurus mutasi kendaraan harus diimbangi menurunnya tingkat kerumitan dan lamanya waktu pengurusan. Jika pelayanan tidak berubah, calo yang bakal berjaya. *