Lilin di Kegelapan

Ilustrasi. cdn.ar.com

SITUASI negeri ini dirasakan tak nyaman, waswas karena berbagai elemen anak bangsa terlibat dalam aksi saling tuduh, lapor, dan saling serang. Di tengah silang sengketa pergulatan politik di atas bumi Indonesia, sebagian besar tak layak dicontoh dan diikuti. Kegaduhan yang terjadi silih berganti setiap minggu itu, karena lemah dan kurangnya silaturahmi antara elite dan elite, elite dan rakyat, rakyat dan rakyat.

Bumi Pertiwi menangis! Kalaulah pendiri negara ini masih hidup, niscaya mereka khawatir Indonesia akan terbelah-belah, tak lagi disebut negara kesatuan. Anak bangsa perlu berembuk kembali, duduk dalam satu meja bersama, membangun kesepahaman untuk mengembalikan dan menjaga stabilitas nasional. Kegaduhan yang terjadi itu, juga akibat adanya kesan bahwa pengelola negeri ini tidak siap dikritik.

Sepertinya, sangat elok jika semua persoalan tidak harus dibawa ke meja hijau atau pengadilan. “Lebih baik diselesaikan dengan musyawarah,” kata Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti dalam suatu kesempatan. Itu pun disampaikan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Anak bangsa, kata dia, sangat perlu menggagas rembuk nasional untuk memperkokoh rasa kebangsaan agar kembali fokus membangun negara.

Ketika oasis tidak lagi memberikan kehidupan, peran ulama dan umara menggagas mendinginkan suhu konflik yang kian memanas dengan rembuk nasional. Lampung dengan cara rembuk pekon atau desa. Persoalan masyarakat yang tidak selesai di tingkat bawah sering menjadi sumber konflik dan menjalar ke mana-mana. Aparat keamanan berperan sebagai konsultan yang memberikan solusi.

Kepala desa sebagai motor penggerak dibantu bhabinkamtibmas, babinsa, tokoh agama dan adat, setiap pekan membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Penyelesaian masalah di hulu inilah yang menjadi domain aparat keamanan. Jika tidak dituntaskan akan merembet ke hilir. Elite di negeri ini tidak perlu malu mencontoh Lampung. Melalui rembuk desa, masalah di masyarakat bisa dikelola dengan baik.

Rembuk desa juga didukung keikhlasan aparat keamanan memberikan nomor telepon selulernya kepada masyarakat, agar setiap konflik bisa terdeteksi dengan dini. Jati diri bangsa adalah musyawarah mufakat ketika menghadapi perbedaan. Lampung menjadikan rembuk desa sebagai peraturan daerah (perda) yang mengikat masyarakat.

Menjaga keutuhan bangsa, negeri ini sepakat menggelar rembuk nasional dengan membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Kapan lagi? Atau, mau dibentuk ketika negara dalam keadaan bahaya karena konflik. Anak bangsa sepertinya masih bersukacita mempertontonkan kebodohannya. Tak ada yang mau mengalah. Mereka sombong dengan pangkat dan jabatannya. ***

Ketua MPR yang datang dari Lampung bernama Zulkifli Hasan mengatakan tidak semua persoalan bangsa bisa diselesaikan dengan jalur hukum. Kasus saling jegal dalam proses Pilkada DKI Jaya, juga di Mesuji, Lampung. Patut diingatkan jika terdapat perbedaan, berselisih paham untuk saling bersilaturahmi, bertemu dan bermusyawarah.

"Terkadang hukum itu bisa meninggalkan luka dan marah yang panjang. Oleh karena itu, tadi sepakat mari kita mengembalikan kepada nilai-nilai keindonesiaan, musyawarah mufakat, dialog dengan kejujuran, saling menghargai, saling menghormati, dialog tanpa kebencian," harap Zulkifli. Warga negara memiliki hak asasi melaporkan satu sama lain. Tapi aparat penegak hukum haruslah mengedepankan rasa keadilan.

Adalah proses persidangan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat gaduh di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU). Pekan ini, Ahok disibukkan meminta maaf kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Kiai sepuh itu juga menjabat Rais Am Pengurus Besar NU.

Dalam sidang, Selasa (31/1), tim kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, menanyakan kepada Ma'ruf soal pembicaraan telepon dengan mantan Presiden SBY. (Media Indonesia, 1/2/2017). "Apakah pada Kamis, 6 Oktober 2016 sebelum bertemu pasangan calon Jumat, 7 Oktober 2106, ada telepon dari Pak SBY pukul 10.16 WIB yang menyatakan, pertama mohon diatur pertemuan dengan Agus-Sylvi. Kedua minta segera dikeluarkan fatwa penistaan agama?" tanya Humphrey.

"Tidak ada," jawab Ma'ruf. Humphrey mengulang hingga dua kali pertanyaan tersebut. Namun, Ma'ruf tetap tidak mengakui. "Kami akan menyampaikan dasar pertanyaan ini. Ada atau tidak (telepon itu)," cecar Humphrey. Ma'ruf tetap membantah. Humphrey pun mengatakan akan menindaklanjuti hal tersebut ke proses hukum. "Untuk itu kami akan berikan buktinya." Ma’ruf ditekan supaya mengaku.

Kedatangan Ma’ruf sebagai saksi di pengadilan harus dihargai. Kiai itu bisa saja mengutus orang lain untuk mewakili lembaga MUI ke persidangan. Sosok ulama yang ingin menegakkan keadilan, menegakkan hukum yang seadil-adilnya masih dalam diri Ma’ruf. Maka dia hadir tanpa berwakil. Yang beracara di persidangan pun harus menghormatinya.

Ma’ruf adalah simbol ulama di negeri ini. Dia ingin menyalakan lilin di tengah kegelapan. Tidak ada lagi pilihan bagi bangsa ini. Negara Indonesia harus diselamatkan dari kepentingan sesaat. Tanah Air, tumpah darah ini masih memberikan harapan. Berhentilah membuat kegaduhan, rakyat akan menanggung akibatnya. ***