Lima UPTD SMA/SMK Urung Diresmikan

Kadisdik Lampung Heri Suliyanto. dok Lampung Post

BANDAR LAMPUNG -- Peresmian lima Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SMA/SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, masih harus menunggu pelantikan pejabat strurktural eselon II, III dan IV struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan tersebut merupakan dampak dari PP No. 18 Tahun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Lampung Hery Suliyanto mengatakan, sebetulnya pembentukan lima UPTD Pendidikan yang akan membawahi masing-masing tiga kabupaten/kota di Bumi Ruwai Jurai tersebut sudah siap, peraturan daerah (perda)-nya pun sudah dibahas di Biro Hukum dan sudah ditandatangani Gubernur Lampung.
"Kita masih nunggu pelantikan pejabat dulu nih di lingkungan Pemprov Lampung, baru UPTD SMA/SMK itu bisa berjalan, tapi kita udah siap sebenarnya, cuma pejabatnya harus dilantik dulu," ujarnya pada Lampost.co saat ditemui di Hotel Emersia, Senin (9/1/2017).
Hery menambahkan nantinya kelima UPTD tersebut akan mengurus perkara administrarif sekolah, guru, sertifikasi guru maupun akreditasi sekolah SMA/SMK yang kewenangannya sudah dialihkan dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi.
"Karena pengalihan kewenangan tersebut, jadi kita buat UPTD untuk ngurus segala urusan SMA/SMK berpindah ke Provinsi," paparnya.
Hery melanjutkan empat diantaranya akan menggunakan bangunan SMA/SMK dan khusus untuk UPTD Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran menggunakan bangunan Disdikbud yang berada di lantai tiga.
"Sementara kita pake bangunan SMA/SMK dulu, sudah ada sekolah yang bersedia di masing-masing wilayah, kalau untuk Bandar Lampung, Lampung, Selatan, dan Pesawaran kita ada bangunan di kantor Disdikbud di lantai tiga," tandasnya.
Disinggung mengapa menggunakan bangunan SMA/SMK dan gedung di Disdikbud, Hery mengatakan minimnya anggaran menjadi kendala bagi Disdikbud untuk membangun gedung baru, namun ke depannya akann kembali dibahas dan seandainya anggaran tersedia, akan dimasukkan APBD-P 2016, namun ia belum mengetahui persis berapa perkiraan anggaran untuk membangun UPTD tersebut.
"Sementara belum bisa bangun sendiri karena masih terkendala anggaran, cuma nanti mau dibahas lagi dan kalau memang anggarannya ada dan sepertinya bisa terealisasi, bakal kita masukan ke APBD-P 2016," paparnya. Hery melanjutkan nantinya setiap UPTD idealnya akan memiliki sekitar 15 pegawai yang terdiri dari tiga kasi masing-masing satu untuk setiap kabupaten/kota, dan 4 staf untuk masing-masing kasi, dengan memberdayakan pegawai Disdik yang ada di tiap kabupaten/kota, namun hal itu juga masih akan dibahas lebih lanjut.
"Idealnya kan satu UPTD itu ada tiga kabupaten/kota, berarti satu UPTD ada 3 kasi, dan staf masing-masing UPTD, jadi totalnya ada 15 pegawai, cuma itu masih dibahas lagi dan tenaganya pake pegawai Disdik setempat," tandasnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi akan membentuk lima UPTD di lima wilayah untuk kelancaran proses pelimpahan wewenang dan mengakomodasi kepentingan guru/tenaga pendidik dalam menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian. Hal ini dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menunjukkan komitmen Gubernur Lampung tentang kebijakan pelimpahan wewenang pendidikan menengah.
Lima UPTD yang dibentuk akan melaksanakan tugas di lima wilayah. Untuk wilayah Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung dan Lampung Selatan Kantor UPTD berada di Bandar Lampung. Untuk Wilayah Kota Metro, Lampung Tengah dan Lampung Timur, Kantor UPTD di Metro. Wilayah Way Kanan, Lampung Barat dan Lampung Utara, Kantor UPTD di Lampung Utara. Terakhir Wilayah Tulangbawang, Mesuji, dan Tulangbawang Barat, Kantor UPTD di Tulangbawang (Menggala).