Mangkoe Mundur, Dirut Bank Lampung Dijabat Plt

Foto bersama jajaran direksi PT Bank Lampung. (Dari kiri) Direktur Bisnis Muhammad Syahroni, Direktur Operasional Mustopa Endi Saputra Hasibuan, Direktur Utama Mangkoe Sasmito, dan Direktur Kepatuhan Yuzar Herrysontama. (ISTIMEWA)

Bandar Lampung -- DIREKTUR Utama (Dirut) PT Bank Lampung bakal dijabat pelaksana tugas (plt). Pasalnya, dirut bank milik pemerintah daerah itu, Mangkoe Sasmito, mengundurkan diri sejak Sabtu (7/1). Alasan pengunduran diri Mangkoe Sasmito karena kondisi kesehatannya yang tidak stabil setelah terkena serangan stroke ringan beberapa waktu lalu.

Akibat sakit itu aktivitasnya terganggu, padahal kini Bumi Ruwa Jurai terjadi pelambatan ekonomi. Hari ini (10/1) akan digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menunjuk plt dirut Bank Lampung yang akan memegang komando di bank pembangunan daerah (BPD) itu.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo sebagai pemegang saham membenarkan Mangkoe Sasmito telah menyampaikan pengunduran dirinya. Alasan kesehatan yang menjadi penguatnya untuk mundur dari orang nomor satu di manajemen Bank Lampung. "Dia (Mangkoe Sasmito) langsung menghadap ke saya," kata Gubernur, saat dihubungi, Senin (9/1) malam.

Menurut Gubernur, RUPS akan dilaksanakan hari ini. Hal itu dilakukan sesuai aturan perbankan, agar segera mencari sosok untuk melaksanakan tugas dan fungsi dirut sementara, sebelum dipilih dirut definitif.

"RUPS digelar besok (hari ini) untuk menunjuk plt dirut. Selain itu juga diagendakan mendengar laporan keuangan," kata Ridho.

Sejumlah kandidat plt dirut menjadi pertimbangan dalam RUPS, tetapi sumber di Bank Lampung menyatakan calon kuat plt dirut Bank Lampung akan langsung dijabat Komisaris Utama Purwantari Budiman.

Pengganti
Pada bagian lain, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Lampung Untung Nugroho mengatakan kekosongan posisi jabatan dirut Bank Lampung akan mengganggu mekanisme tertentu. Sebab, tidak ada yang memutuskan dan menetapkan suatu kebijakan strategis.

"Seperti rekrutmen karyawan, jika tidak ada dirut akan ditunda dan itu bisa mengganggu proses perbankan, kesempatan investasi, jika tanpa dirut bisa tidak ikut," kata Untung kepada Lampung Post di kantor OJK, kemarin.

Prosedur pengganti dirut dilakukan yang bersangkutan kepada pemegang saham Bank Lampung, seperti gubernur, wali kota, dan bupati. Untuk penjaringan dilakukan oleh komite remunerasi dan nominasi. Menurut Untung, nama yang sudah memenuhi syarat diajukan ke RUPS untuk dikerucutkan kembali. Setelah mendapat nama sesuai persetujuan RUPS, nama itu diajukan ke OJK untuk dilakukan klarifikasi dan verifikasi.

Berdasarkan ketentuan OJK, memang sudah ada aturan dan persyaratan dirut secara jelas sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 27/2016. "OJK akan mengecek rekam jejak kandidat, seperti kredit macet, pinjaman di bank yang macet. Itu enggak boleh dan harus melunasinya," kata dia.

Menurutnya, komisaris juga boleh menjadi dirut, dengan catatan tidak boleh merangkap jabatan. Jika menjadi dirut, jabatan komisaris harus ditinggalkan.