Medsos Kritis tanpa Hoax

Ilustrasi media sosial. nusakini.com

INDONESIA adalah negara demokasi. Oleh karena itu, kritik terhadap pemerintah tentu amat diperbolehkan. Namun, kritik yang disampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan dan solutif. Tidak mengarah kepada fitnah dan adu domba lewat berita hoax atau bohong.

Berita atau informasi hoax bukan perkara sepele dan remeh temeh. Namun, bisa menjadi masalah besar jika sudah menyangkut terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Tiga hal itu punya daya rusak luar biasa terhadap kepentingan bangsa.

Fenomena itulah yang kini tengah dihadapi bangsa ini lewat berbagai terpaan berita hoax serta berbagai ujaran kebencian yang menjurus kepada isu-isu seputar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang memperkeruh suasana.

Diskusi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, pekan ini pun menyimpulkannya. Para pemerhati demokrasi di negeri ini berkonklusi, kualitas pemilu di Tanah Air melorot lantaran maraknya kampanye berbau SARA di medsos.

Salah satu hoax yang mengganggu pemerintah adalah jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang mencapai 10 juta jiwa di Indonesia. Atas dua hal tersebut, Presiden Joko Widodo merasa perlu menggelar rapat terbatas, Kamis (29/12).

Presiden pun menginstruksikan agar aparat penegak hukum bertindak tegas kepada para penebar berita hoax, penebar isu SARA, penyemai kebencian. Tindakan yang menjurus ke arah radikalisme dan terorisme, patut mendapat perhatian serius.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengantongi data, hampir 800 ribu situs di Indonesia terindikasi menyebarkan berita bohong ataupun kebencian. Itu belum termasuk 129 juta pengguna akun medsos aktif di Indonesia.

Kita sepakat, persoalan ini harus ditangani secara tegas dan cepat. Jangan sampai energi bangsa ini terbuang percuma untuk mengurusi berita hoax yang merugikan. Berita 10 juta TKA Tiongkok, misalnya, dapat memukul kita dari sektor pariwisata.

Atas hal itu, negara ini sejatinya tidak kekurangan payung hukum. Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tegas mengancam penebar dusta di medsos sehingga bisa dipidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Kita mendorong otoritas terkait, terutama Menkominfo, Dewan Pers, hingga Polri, untuk menuntaskan persoalan ini lewat penegakan UU ITE. Berbagai situs juga akun medsos bermasalah perlu mendapat tindakan tegas hingga upaya pemblokiran.

Pemerintah perlu bersikap terbuka, transparan, dan tidak semena-mena. Situs akun yang bermasalah hendaknya tidak serta-merta diblokir sepihak tanpa proses hokum, termasuk verifikasi dan klarifikasi.

Harus diingatkan, jangan sampai upaya tegas itu juga kontraproduktif dengan semangat kemerdekaan pers, keterbukaan informasi, juga kebebasan berpendapat dan berekspresi yang susah payah kita rengkuh sesudah reformasi. *