Memastikan Pembaruan Hukum

Ilustrasi. beritasatu.com

BAGI masyarakat yang terus bergerak maju, pergantian tahun merupakan momentum melakukan evaluasi tentang apa saja yang telah dilakukan dalam satu tahun berjalan. Tak sebatas evaluasi, pergantian tahun sekaligus merupakan kesempatan untuk menegaskan komitmen pada tahun mendatang. Dalam batas penalaran yang wajar, kedua momentum tersebut dilakukan agar tahun mendatang menjadi lebih baik daripada tahun yang segera berlalu. Di antara himpunan masalah bernegara, persoalan hukum dan penegakan hukum menjadi salah satu yang selalu menjadi bidikan evaluasi akhir tahun.
Tidak terbantahkan, bidikan tersebut tidak terlepas dari posisi sentral hukum dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan negara. Apalagi, pada 2016, persoalan hukum menjadi salah satu topik sentral yang didorong untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sebagaimana diketahui, sejak awal memerintah hingga pengujung 2015, pemerintah lebih fokus melakukan konsolidasi poltik dan percepatan agenda ekonomi. Karena itu, agenda hukum berjalan tertatih-tatih dan tertinggal jauh. Padahal, publik membaca dengan jelas betapa eksplisit janji Jokowi-JK dalam Nawacita. Ihwal agenda hukum, dijanjikan akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi hukum dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
Dalam Nawacita, agenda hukum diuraikan berupa membangun politik legislasi yang jelas, terbuka, dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan reformasi lembaga penegak hukum. Khusus prioritas pemberantasan korupsi dilaksanakan secara konsisten dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, Jokowi-JK berjanji memberantas mafia peradilan yang telah sejak lama menjadi penyakit kronis penegakan hukum.
Beruntung di tengah kondisi tersebut, sejak medio 2016, pemerintahan Jokowi mulai menoleh kepada agenda hukum. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah tengah mempersiapkan peta jalan reformasi hukum. Intinya, pembenahan akan difokuskan pada wilayah substansi hukum dan reformasi aparat penegak hukum. Pilihan wilayah substansi dan penegak hukum tersebut diharapkan mampu menyelesaikan kesengkarutan wajah hukum yang telah sejak lama melilit. Bahkan, secara vertikal, dalam hubungan pusat dan daerah, Kementerian Dalam Negeri mulai menggebrak dengan serangkaian agenda yang berujung pada koreksi atas substansi produk hukum daerah.

Substansi Hukum
Sekalipun di dalam Nawacita dijanjikan untuk membangun politik legislasi yang jelas, terbuka, dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, dan reformasi lembaga penegak hukum, sepanjang 2016 tak banyak perubahan substansi hukum. Padahal, sudah sejak lama diketahui, di antara penyebab kesengkarutan wajah hukum dan wajah penegakan hukum disebabkan banyak aturan hukum yang tidak jelas, multiinterpretasi, tidak harmonis, dan bertentangan antara satu dan yang lainnya.
Khusus wilayah pemberantasan koruspsi, jamak diketahui banyak substansi hukum yang memberi kontribusi besar atas kegagalan menghentikan gurita praktik koruptif. Sejumlah aturan hukum seperi memberi peluang untuk melakukan praktik korupsi. Sebagaimana sering saya kemukakan, dalam praktik, substansi hukum yang lemah bertaut dengan lemahnya komitmen sebagian penegak hukum kepada agenda pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, substansi hukum di antara sesama penegak hukum banyak yang tidak harmonis.
Akibatnya, agenda pemberantasan korupsi acap menimbulkan praktik korupsi baru di lingkungan penegak hukum. Tak mungkin dibantah, banyaknya penegak hukum yang terjerat kasus korupsi, di antaranya dipicu kelemahan substansi hukum. Melihat kondisi tersebut, banyak kalangan berharap proses legislasi bergerak cepat menutup kelemahan substansi di wilayah penegakan hukum termasuk di dalam agenda pemberantasan korupsi.
Namun, harapan banyak pihak tak ubahnya seperti si pungguk rindukan bulan. Jamak diketahui, proses legislasi selama tiga tahun terakhir berjalan lamban. Akibatnya, agenda hukum dan penegakan hukum benar-benar jalan di tempat. Padahal, merujuk konstitusi, proses legislasi tidak mungkin terjadi jikalau DPR dan presiden tidak memiliki pandangan yang sama. Berkaca dari pengalaman beberapa tahun terakhir, disadari bahwa tak semua kegagalan fungsi legislasi harus disesali.
Paling tidak, batalnya rencana revisi Undang-Undang No. 30/2002 tentang KPK menjadi sesuatu yang harus disambut baik dan sekaligus disyukuri. Sulit dibayangkan, sekiranya Presiden Jokowi juga memiliki cara pandang dan keinginan yang tak berbeda dengan sejumlah partai politik di DPR, KPK pasti telah mengalami proses pembonsaian secara serius. Untungnya, komitmen memberantas korupsi dilaksanakan secara konsisten dengan tetap memperkuat KPK dalam Nawacita membentengi Presiden Jokowi.

Penegak Hukum
Institusi penegak hukum merupakan unsur penting yang turut menentukan tercapai-tidaknya tujuan hukum. Bahkan, unsur ini menempati posisi yang paling dominan jika dibandingkan dengan subsistem hukum lainnya. Dikatakan demikian karena sebaik apa pun aturan dirumuskan, ia tidak akan terlaksana bila tidak ditopang penegak hukum yang tidak profesional dan tidak amanah.
Sebaliknya, meski substansi hukum mengandung banyak kelemahan, bila didukung penegak hukum yang profesional dan amanah, hukum akan menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang ada. Dominannya peran penegak hukum dalam mencapai tujuan penegakan hukum juga terkonfirmasi dari sejumlah ruang subjektif dalm penegakan hukum. Mekanisme penegakan hukum memang telah diatur sedemikian rupa agar kepastian hukum bagi siapa pun yang berhadapan dengan proses penegakan hukum dapat dijamin. Namun, tetap saja terbuka ruang yang tidak mampu dijangkau secara detail sehingga ruang subjektivitas menjadi sulit dihindarkan.
Dalam batas-batas tertentu, ruang subjektivitas yang seharusnya dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan substantif acap kali bergerak liar di luar tujuan penegakan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, ruang subjektivitas bagaikan pisau bermata dua. Pada satu sisi ia dapat digerakkan ke arah mewujudkan keadilan substanstif di dalam penegakan hukum, tetapi di sisi lain membuka kesempatan untuk terjadinya penyimpangan.
Ihwal ini, ruang subjektif untuk mewujudkan keadilan hanya dapat dilakukan penegak hukum yang profesional dan amanah. Sebaliknya, ruang itu akan disalahgunakan jika penegak hukum diisi kalangan yang tidak profesional dan tidak menjaga integritas.
Artinya, profesionalitas dan integritas penegak hukum menjadi kata kunci untuk tegak dan tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai tujuan hukum. Sayangnya, masalah profesionalitas dan integritas penegak hukum masih saja persoalan pelik yang belum mampu terpecahkan dengan baik.
Banyak kalangan percaya, jikalau di dua lembaga yang berada di bawah kuasa Presiden ini terjadi perubahan total, wajah hukum dan wajah penegakan hukum akan lebih baik. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat sulit diraih jika lembaga penegak hukum masih dihuni apara bermental korup. Artinya, pembenahan total mesti menjadi skala prioritas pemerintahan Jokowi-JK pada tahun mendatang. Bilamana itu terjadi, pengadilan akan dipaksa melakukan perbaikan dengan sendirinya.
Percayalah, apabila kita gagal mengembalikan kepercyaan terhadap hukum dan penegakan hukum, gagasan negara hukum segera menjadi bangkai. Karena itu, di 2017 harus dipastikan terjadinya pembaruan hukum secara mendasar. n