2013-05-28 14:57:00
Mendagri: Pilkada Palembang, Hormati Putusan MK

JAKARTA (Lampost.co): Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, meminta semua pihak yang ada di Palembang untuk mentaati hukum dan menghormati apapun keputusan Mahkmah Konstitusi (MK) terhadap sengketa hasil Pilkada Kota Palembang.

"Aturan hukumnya sudah jelas. Keputusan MK itu final dan mengikat," kata Mendagri di Jakarta kemarin.

Menurut Mendagri, tidak ada alasan bagi semua pihak untuk tidak menerima keputusan MK. Sebagai Mendagri, dia akan sejalan dan patuh pada keputusan MK. Jika ia bertentangan dengan MK berarti sebagai Mendagri ia tidak taat hukum.

Mengenai permintaan KPU Palembang agar Mendagri mengeluarkan SK pengangkatan Wali Kota Palembang sesuai keputusan MK, mendagri menegaskan dia tidak akan mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan keputusan MK.

"Karena itu saya minta semua pihak mengerti dan memahami berbagai aturan," kata Mendagri.

Hal senada juga diungkapkan Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Luar Negeri, Reydonizar Moenek. "Saya yakin Mendagri tak akan membuat keputusan yang bertentangan dengan MK karena beliau sangat patuh dan taat hukum," katanya usai sertijab Kapuspen di Kemendagri Selasa (28 - 5).

Menurut Doni, KPU sebagai salah satu unsur penyelenggara pilkada harus benar - benar patuh mengikuti aturan. Demikian pula dengan para peserta pilkada harus menghormati dan menerima putusan MK.

Sebagaimana diketahui MK menganulir keputusan KPU yang memenangkan pasangan Sarimuda - Nelly Rasdiana sebagai pemenang Pilkada Kota Palembang. Berdasarkan hitungan KPU Palembang, pasangan Sarimuda - Nely Rasdiana menang tipis (8 suara) dari pasangan Romi Herton - Harno Jaya. Namun setelah melalui lima kali persidangan, pasangan Romi Herton - Harno Jaya unggul 23 suara dari pasangan Sarimuda - Nelly Rasdiana. Pendukung Sarimuda - Nelly Rasdiana tidak menerima putusan MK dan meminta Mendagri melantik psangan Sarimuda - Nelly Rasdiana.

Sementara itu Ketua KPU Palembang Eftiyani belum bisa dihubungi. Beberapa dihubungi, ponselnya tidak aktif. Sementara Sekretaris KPU Palembang, Ratu Dewa, berkeberatan menjawab karena bukan wewenangnya. "Langsung kepada Ketua KPU saja," katanya. (HES/L-4) Foto: Antara

komentar facebook