Mengawal Dana Cermin Buruk

Ilustrasi kawal anggaran. harianpilar.com

PRAKTIK prostitusi dan gelandangan serta pengemis merupakan potret penyakit masyarakat perkotaan. Berbagai problem sosial itu harus mendapat penanganan serius. Di Pasar Seni Enggal, PKOR Way Halim, dan beberapa tempat di Kota Bandar Lampung, prostitusi secara terang-terangan terlihat.

Begitu juga dengan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang kerap mangkal di perempatan lampu merah, bukannya berkurang, malah jumlahnya kian bertambah dan sangat mengganggu lalu lintas jalan raya. Harus kita akui pula, mengatasi rupa-rupa penyakit masyarakat itu harus dilakukan pemerintah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tidak boleh acuh terhadap problem sosial ini.

Untuk mengatasi penyakit masyarakat itu, tak tanggung-tanggung Pemkot mematok dana dalam APBD 2017 sebesar Rp900 juta. Amat wajar jika publik mempertanyakan besaran dana yang nyaris mencapai Rp1 miliar tersebut. Untuk apa? Hal ini patut dipertanyakan kepada satuan kerja sebagai pengguna anggaran.

Anggaran yang dialokasilan lewat APBD yang notabene berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pajak, dan retribusi warga Bandar Lampung harus jelas pengalokasiannya dan tepat sasaran. Jangan dijadikan bancakan baru bagi pengelola anggaran.

Seharusnya dana itu tak cuma untuk razia, juga digunakan untuk pembinaan. Sebab, percuma saja razia dilakukan tapi tidak menyelesaikan persoalan. Uang rakyat dikuras, tapi gelandangan dan pengemis serta penjajak seks masih berkeliaran di mana-mana. Karena razia hanya dikenakan sanksi administratif yang tidak membuat jera dan memberikan solusi.

Sejatinya, pekerja seks dan gepeng yang terjaring razia tak hanya diberi penyadaran. Warga kota terpinggirkan ini harus dibekali modal untuk mengembangkan keahlian guna mendapatkan penghasilan yang halal. Jika penganggaran tidak tepat sasaran, lebih baik Rp900 juta untuk membayar honor pegawai lepas dan tunjangan kinerja pegawai, juga tunjangan sertifikasi guru.

Dengan postur anggaran terbatas, Pemkot sangat tahu persis mana yang mendesak dan prioritas untuk dibayarkan. Jangan memanfaatkan uang rakyat yang dipungut dari pajak dan retribusi untuk program pencitraan kepala daerah. Publik harus mengawal dana razia tepat sasaran. Jika tidak, penyakit sosial kian bertambah.

Ingat! Bandar Lampung adalah etalase ibu kota Provinsi Lampung. Kemiskinan kota yang dipertontonkan gepeng dan pekerja seks menjadi cermin buruk bagi pengelolaan kota yang berslogan Bandar Lampung Tapis Berseri (Tertib, Aman, Patuh, Iman, Sejahtera, Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah). *