Menggiatkan Ekonomi Perdesaan

Ilustrasi dana desa. dok. lampost.co

PEMERINTAH tengah serius melakukan pemerataan pembangunan, terutama dari desa. Hal itu sesuai amanah UU No. 6/2014 tentang Desa juga PP No. 60/2014 tentang Dana Desa. Harapannya tentu perekonomian nasional dapat tumbuh dari pelosok desa.
Untuk itu, alokasi dana desa terus meningkat. Di Lampung, pada 2015 dialokasikan Rp282,565 miliar, kemudian pada 2016 Rp1,5 triliun. Kini, sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2017, Lampung kembali mendapat jatah Rp1,9 triliun.
Dana itu diperuntukkan 2.435 desa se-Lampung. Seperti tahun sebelumnya, dana desa pun dikucurkan dalam dua tahap. Pengucuran tahap II bisa dilakukan jika laporan dana desa tahap I sudah diserahkan desa ke provinsi melalui pemerintah kabupaten.
Lewat dana desa, pemerintah benar-benar mendorong kemandirian desa yang dikehendaki masyarakat. Tentunya pengaturannya juga harus sesuai dengan peraturan dan bebas penyimpangan.
UU No. 6/2014 tentang Desa, antara lain menyatakan pengaturan desa berasaskan keberagaman, kegotongroyongan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Penggunaan dana desa juga harus tepat sasaran dan tidak bermasalah dengan hukum.
Sayangnya, hingga kini setidaknya ada desa di tiga kabupaten yang belum menyelesaikan laporan 2016 hingga akhir tahun. Alhasil, dana tahap II tidak dapat dicairkan. Padahal, dana untuk 2017 sudah menunggu.
Oleh karena itu, harus kita ingatkan, perlu kehati-hatian dalam menggunakan dana desa. Sebab, sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dilakukan kepala desa beserta pamong yang masih tertatih-tatih belum sempurna karena tidak mendapatkan pelatihan. Jangan sampai karena ketidaktahuan, kepala desa beperkara dengan hukum.
Penggunaan dana desa untuk membangun perekonomian desa. Namun, faktanya, saat ini 90 penggunaan dana desa masih pada pembiayaan fisik sehingga tidak berdampak mendongkrak perekonomian. Bahkan di beberapa daerah terjadi tumpang tindih program pembangunan fisik daerah.
Pemerintah daerah, termasuk di Lampung, perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa, menggerakkan penggunaan dana desa, untuk kegiatan microfinancing dan one village one product lewat berbagai unit badan usaha milik desa (BUMDes).
Pembangunan fisik memang penting, tetapi jauh lebih penting lagi membangun sektor nonfisik, terutama ekonomi perdesaan. Dengan demikian, tujuan awal memakmurkan masyarakat dengan dana desa dapat menjadi kenyataan lewat desa mandiri dan berdaya saing. n