Meningkatkan Kinerja Kesuksesan Tax Amnesty

Pengampunan pajak. pengampunanpajak.files.wordpress.com

DI tengah situasi perekonomian yang kurang menentu seperti saat ini, pembangunan di Indonesia tetap harus berjalan. Jalananya pembangunan memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Beban pembiayaan pembangunan ini harus diketahui dan didukung seluruh lapisan masyarakat. Salah satu sumber pembiayaan dalam negeri yang potensial adalah pajak.
Permasalahannya adalah upaya ekstensifikasi pajak di masa-masa perekonomian yang melambat seperti saat ini sangat tidak menguntungkan karena akan mendistorsi perekonomian lebih dalam. Namun, pil pahit ini terpaksa harus diambil pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dengan harapan, penerimaan negara dari pajak meningkat signifikan tanpa mendistorsi perekonomian.
Kebijakan tax amnesty batch I mulai diberlakukan pemerintah awal tahun 2015 dan berakhir Agustus lalu dengan hasil yang menggembirakan. Sasaran tax amnesty ada dua yaitu program repatriasi dan deklarasi. Kebijakan reptariasi dilakukan dengan harapan dana-dana masyarakat (WNI) yang selama ini di parkir diluar negeri dapat ditempatkan ke dalam negeri. Kebijakan repatriasi dilakukan karena pemerimtah memperkirakan dana-dana masyarakat yang di parkir di luar negeri saat ini mencapai lebih dari Rp3.000 triliun.
Dana menganggur “idle” yang luar biasa. Jika saja dana yang terpakir tersebut dipergunakan, katakanlah Rp1 triliun saja, dana tersebut dapat digunakan untuk membangun 3,5 km jembatan, atau setara 155 km jalan atau 526.00 ha cetak sawah baru, atau setara pembayaran gaji kepada 10 ribu polisi, dapat membeli 33 ribu ton bibit padi yang bisa dibagikan ke petani, atau setara dengan 306 ribu ton pupuk. Jika dibagikan kepada siswa SD, Rp1 triliun dapat membantu 2,2 juta siswa SD, atau 1,3 juta siswa, atau 1 juta siswa SMA.
Kondisi lain yang cukup mengagetkan ternyata 70% dana simpanan/nasbah perbankan di Singapura dimiliki oleh WNI, sehingga ketika program ini diterapkan negara tetangga merasa terancam. Selanjutnya, kebijakan deklarasi aset diambil pemerintah karena diduga banyak asset yang bernilai tinggi yang dimiliki WNI, namun yang diungkapkan ke pemerintah sangat kecil.
Kebijakan deklarasi ini ditujukan agar aset-aset yang selama ini belum dilaporkan diimbau agar dilaporkan, dengan harapan dapat mencerminkan potensi pajak suatu negara yang sesungguhnya. Periode tax amnesty yang pertama yang digulirkan pemerintah sudah cukup berhasil, tetapi belum mencapai target yang diharapkan sehingga diperlukan langkah lain untuk menyukseskananya. Tulisan ini dalam rangka memberikan beberapa alternatif untuk kesuksesan program tax amnesty ini tanpa mendistorsi perekonomian.

Upaya Kebijakan Deklarasi Pajak
Kebijakan deklarasi pajak selama ini cukup sukses, namun masih banyak potensi yang belum tergarap. Golongan yang berpotensi belum tergarap itu adalah golongan kelas menengah dan golongan ini tumbuh pesat saat ini, sering dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan tehnologi.
Golongan menengah yang diduga memiliki pendapatan yang relatif tinggi dan peningkatan pendapatan/harta/aset cukup besar adalah sebagai berikut. (1) para PNS, baik PNS di kementerian maupun di pemerintah daerah, lebih khusus pada eselon-eselon tertentu hingga kadis dan kabag. (2) Para pimpinan daerah mulai dari pimpinan DPRD dan anggota DPRD, para gubernur/wagub/bupati/wali kota/wakil bupati. (3) Pejabat di perguruan tinggi, rektor/wakil rektor, dekan/wakil dekan, dan seterusnya.(4) Para pimpinan partai. (5) Pimpinan asosiasi/organisasi/ormas. (6) Para pengusaha muda dan UMKM dan pengusaha-pengusaha online. (7) Para pegawai swasta yang termasuk golongan menengah ke atas mulai dari pimpinan cabang/wakil pimpinan/ manager/direktur. (8) Para pejabat negara dan penegak hukum seperti kepolisian, para hakim, dan jaksa. (9) Para pekerja profesional dan spesialis lainnya seperti para dokter, akuntan, notaris, dll.

Upaya-Upaya Repatriasi Pajak
Agar terjadi uang lama mengendap di dalam negeri, dibutuhkan rasa aman, kenyamanan, serta berbagai kemudahan berinvestasi di dalam negeri. Kemudahan berinvestasi baik di sektor riil mupun di pasar uang/pasar modal. Berbagai upaya dapat dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada pihak perbankan yang dapat menarik nasabahnya sehingga mau melakukan reptrariasi hartanya.
Perbankan juga dapat memberikan perlindungan atas simpanan/investasi nasabah yang telah melakukan repatriasi sehingga dana yang disimpan di perbankan di Indonesia merasa aman. Memberikan keringanan pajak bagi mereka yang telah melakukan repatriasi pajak. Untuk itu, perlu kerja sama Dirjen Pajak dengan pihak perbankan, BKPM, atau Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Kemudahan investasi melalui kerja sama dengan bursa saham di Indonesia. Selanjutnya, kerja sama Dirjen Pajak juga dilakukan dengan pihak perbankan asing di Indonesia agar mempermudah jika ada dana-dana nasabah yang akan ditanam di perbankan asing di wilayah Indonesia. Perlu juga dibuat aturan tentang transfer dana dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka Hal itu semua dilakukan dalam rangka upaya manahan laju capital outflow dari dalam negeri.
Demikian pula terkait sejumlah dolar yang diperoleh dari kegiatan perdagangan luar negeri, sebaiknya uang hasil ekspor tersebut dipersyaratkan mengendap dalam batas waktu tertentu di dalam negeri. Demikian juga perlu dibuat sangsi bagi mereka yang senang menempatkan dananya ke luar negeri, maka dapat dikenakan pajak yang lebih tinggi (progresif). Oleh karena itu, perlu kerja sama pemerintah dengan pihak-pihak luar negeri.

Upaya Teknis Pungutan Pajak
Salah satu prisip perpajakan dari Smith atau dikenal dengan Smith’s Canon Principle bahwa pengenaan pajak harus nyaman (convenience), salah satunya adalah nyaman dari sisi waktu. Pengenaan pajak itu dilakukan saat yang tepat, misalkan saat musim panen, bukan musim paceklik. Andaipun harus dilakukan saat ekonomi sedang lesu, tebusan beban pajak harus bisa dicicil, tidak kas sehingga mengambil sebagian modalnya. Mendistorsi usahanya karena ada beberapa kasus pajak yang beban pajaknya harus sudah dibayar untuk lima tahun ke depan.
Kedua, prinsip fairness. Bagi pengusaha atau mereka yang memang sudah patuh pajak dengan cara melaporkan hartanya secara rutin dan membayar kewajibannya tepat waktu seharusnya diberikan insentif pajak tertentu sehingga mereka lebih semangat melaporkannya, tidak malah sebaliknya mereka menjadi “mesin” pajak yang siap diobok-obok dengan berbagai aturan yang memberatkan karena data mereka lengkap. Sementara wajib pajak yang tidak terdata padahal mereka wajib kena pajak dibiarkan tidak patuh atau ada potensi pajak yang hilang namun tidak berusaha dijaring.
Ketiga, ketika akan mendeklarasikan seluruh aset yang dimilikinya, tax payers mengadakan waktu khusus untuk melaporkannya dengan cara mengingat-ingat apa saja asetnya lalu menghitung nilai seluruh asetnya dengan harga saat kini untuk menghitung beban pajaknya. Pada tahap ini, perlu banyak pendampingan atau tempat konsultasi khusus dari pemerintah bahkan formulir pengisian SPT untuk tax amnesty lebih harus disederhanakan atau minimal ada petugas yang siap mendampinginya atau sistem online yang bisa menuntun pembuatan SPT secara benar. Beberapa usaha di atas merupakan alternatif yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pajak khususnya menyukseskan program tax amnesty. n