2013-04-01 06:35:00
Menjadi Guru Profesional

SEJALAN dengan peningkatan anggaran pendidikan pusat dan daerah, profesi guru menjadi naik daun. Jika dulu menjadi guru boleh dikatakan pilihan terakhir, sekarang semenjak kesejahteraannya membaik, berlomba-lombalah orang menjadi guru, apalagi pegawai negeri.
Ada kecenderungan sarjana nonkependidikan beramai-ramai menjadi guru.

Kondisi ini memamg menjadi dilema tersendiri bagi sarjana kependidikan, yang kian merasa tersisihkan. Maka, wajar jika tujuh mahasiswa Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar sarjana nonpendidikan tidak menjadi guru. Namun, Keputusan MK menolak permohonan judicial review atau uji materi Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Dalam amar putusannya di gedung MK, Kamis (28-3), MK mengatakan dasar pengujian yang digunakan para pemohon dalam mengajukan permohonan, yakni Pasal 28H UUD 1945, tidak relevan.

MK berpendapat pasal tersebut, yang memuat ketentuan adanya jaminan hak atas perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan, justru bertolak belakang dengan keinginan pemohon meminta sarjana pendidikan saja menjadi guru.

MK menilai Pasal 28H UUD 1945 merupakan pasal yang mengatur mengenai hak memperoleh manfaat dari program affirmatif bagi warga negara tertentu, agar memperoleh kemajuan yang sejajar dengan warga negara yang lain sehingga memiliki kesempatan yang sama.
Keputusan MK ini menjadi momentum meningkatkan profesionalisme guru. Jika selama ini ada keraguan terhadap kualitas lulusan LPTK, setelah profesi guru tidak melulu dimonopoli sarjana kependidikan, tidak bisa tidak LPTK harus berbenah meningkatkan kemampuan untuk melahirkan sarjana-sarjana pendidikan yang mampu bersaing.

Bukan soal, sebab tentu ada standar-standar yang harus dipenuhi, baik lulusan kependidikan maupun nonkependidikan. MK menyatakan hak menjadi guru dengan sendirinya telah dibatasi justru dalam pasal yang diajukan oleh pemohon, yakni dalam Pasal 8, 10, dan 11 pada UU Guru dan Dosen tersebut.

Pasal-pasal itu menyebutkan seseorang yang bukan lulusan LPTK tidak secara serta-merta dapat menjadi guru jika tidak memenuhi syarat-syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal tersebut, sehingga tidak terdapat perlakuan yang berbeda dan bertentangan dengan konstitusi.

Intinya adalah bagaimana guru-guru kita lebih profesional sesuai standar-standar tertentu. Standar profesional guru perlu dikembangkan untuk melahirkan profil guru Indonesia yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pendidikan.

Sebab, pendidikan adalah modal penting bagi eksistensi bangsa di masa depan. Pendidikan berkualitas tentu sangat ditentukan profesionalisme guru dalam mendidik generasi bangsa. n

komentar facebook