Menkeu Putus Kontrak JP Morgan!

H. Bambang Eka Wijaya

TERHITUNG 1 Januari 2017, Menteri Keuangan RI memutus kontraknya dengan JP Morgan Chase Bank selaku bank persepsi—penerima setoran pajak dan tax amnesty.
Pemutusan kontrak itu, menurut Menkeu Sri Mulyani, karena hasil riset JP Morgan berjudul Trump Forces Tactical Changes 13 November 2016 missleading, berdasar indikator yang tidak tepat. Lebih buruk lagi, JP Morgan memangkas peringkat surat utang atau obligasi Indonesia dua tingkat dari overweight menjadi underweight.
Pemangkasan yang hanya berdasar proyeksi tiga bulan ke depan setelah Trump berkuasa itu jelas di luar realitas ekonomi Indonesia. Karena, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, perekonomian Indonesia saat ini stabil. Bahkan, lembaga pemeringkat Fitch, pada waktu yang sama justru meningkatkan peringkat Indonesia dari stable menjadi positive.
"Kita baik-baik saja dalam penilaian para analis. Kalau ada komentar-komentar dan riset yang mengatakan sebaliknya, memang hak mereka, tapi harus ada pertanggungjawaban mengenai kebenarannya," ujar Darmin. (detik-finance, 3/1/2017)
Darmin mendukung penuh keputusan Menkeu Sri Mulyani yang memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Sri Mulyani menjelaskan kondisi ekonomi suatu negara dipengaruhi dua hal penting. Pertama dari sisi fundamental dan kedua yaitu psikologis investor. Riset JP Morgan menyentuh sisi psikologis tersebut.
"Faktor psikologis sangat penting bagi seluruh lembaga yang menjadi partner pemerintah, untuk juga memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya," ujar Sri. Apalagi, JP Morgan memiliki nama besar di dunia keuangan internasional seharusnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan riset karena memengaruhi keputusan investor.
"Kami menghormati seluruh produk oleh siapa pun saja lembaga riset. (Tapi perhatikan) dari sisi tingkat akurasi, kredibilitas, metodologi, dan assessment-nya. Semakin besar maka mereka memiliki tanggung jawab lebih besar, dari sisi kualitas dan kemampuan untuk menciptakan confident," tegasnya.
Keputusan Sri Mulyani itu tepat karena semua indikator ekonomi Indonesia di akhir 2016 lalu cukup positif, juga lembaga-lembaga survei kelas dunia lainnya menilai Indonesia justru bertambah baik dengan meningkatkan peringkat menjadi layak investasi.
Namun, JP Morgan punya nama besar sehingga meski hasil risetnya tak diakui Indonesia, tetap akan dipertimbangkan para investor. Itulah yang harus dihadapi dan diatasi Indonesia ke depan. ***