Minta Hadirkan Konsultan Penyusun RTRW Pesisir barat, Rapat Pembahasan Ditunda

Rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Barat oleh Dewan setempat ditunda lantarkan Dewan minta dihadirkan konsultan yang menyusun RTRW. (Foto:Lampost/Yon F)RTRW

KRUI--DPRD Pesisir Barat meminta Pemkab menghadirkan pihak ketiga yang ditunjuk dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten itu. Pasalnya banyak pertanyaan dewan seputar RTRW yang semestinya dijelaskan langsung oleh konsultan yang menyusunnya.

Ketua Komisi B DPRD Pesisir Barat, Ali yudiem, mengatakan pihaknya meminta Bappeda menghadirkan pihak ketiga yang telah menyusun RTRW Pesisir Barat.

"Terkait pembahasan RTRW kami tunda, yang paham persis adalah pihak ketiga yakni konsultan yang ditunjuk pemekab menyusun RTRW Pesisir Barat. Inikan mulai dikaji, pembahasan pertama meski sejak 2014 lalu sudah mulai disusun dan diajukan," ujar Ali yang merupakan anggota badan pembentukan peraturan daerah, usai rapat pembahasan Raperda RTRW dan Rencana induk pengembangan pariwisata daerah, di ruang komisi A sekretariat DPRD setempat, Kamis (9/3/2017).

Pihaknya meminta ekskutif dalam hal ini Bappeda menghadirkan rekanan atau pihak ketiga yang menyusun RTRW tersebut, sebab banyak hal penting yang akan ditanyakan dewan dan membutuhkan jawaban detail dan langsung dari rekanan yang ditunjuk tersebut.

"Kami ingin penjelasan tentang tentang pasal-pasal yang mereka susun, ada hal penting yang kami harus mengetahuinya, atas dasar apa mereka menetapkannya, makanya Pemkab harus bisa menghadirkan rekanan dalam pertemuan selanjutnya," kata Ali.

Sekretaris Bappeda Pesisir Barat, Mesrawan, mengatakan pihaknya akan menghubungi rekanan yang menyusun RTRW Pesisir Barat tersebut agar dapat hadir dan menjelaskan kepada Dewan.

"Ya tadi tertunda, kami akan berusaha menghubungi pihak ketiga dari Kementrian, proses lelangnya menunjuk rekanan yang menyusun RTRW Pesisir Barat kan dilakukan di Kementrian, dananya juga dari APBN, kami akan menyurati mereka untuk datang," kata Mesrawan.