Naiknya Alokasi Dana Desa Perlu Ekstra Pengawasan

Gubernur Lampung meminta alokasi dana desa Lampung tahun 2017 yang naik menjadi Rp1,9 triliun harus diperketat pengawasannya. Hal itu dikatakan usai rapat Paripurna HUT Lampung ke-53. (Foto:Lampost)

BANDAR LAMPUNG--Naiknya nilai alokasi dana desa (DD) sebesar Rp400 miliar di 2017 atau menjadi Rp1,9 triliun, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung perlu ekstra dalam mengawasi penggunaan anggaran pembangunan desa yang diamanahkan pemerintah pusat tersebut.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo mengatakan penamabhan dana desa perlu pendampingan yang kuat, sehingga bisa mengantisipasi supaya kedepannya penyimpangan itu tidak terjadi lagi.

Adanya permintaan beberapa pihak agar penggunaan DD juga bisa digunakan untuk membayar gaji tenaga honor kesehatan di daerah, Gubernur Lampung mengimbau agar dapat dirapatkan kembali. Karena menurut Ridho, Senin (20/3/2019), penggunaan DD sudah tertuang dalan undang-undang yang mengikat dan tentunya dibutuhkan izin dari Kementerian Desa apabila ada hal-hal spesifik yang dibutuhkan di daerah.

"Itu masih harus dikaji terlebih dahulu apakah itu masih dalam ketentuan perundang-undangan atau tidak. Jangan sampai itu dianggap suatu penyimpangan di daerah walaupun niatannya baik," ujar Gubernur usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka HUT ke-53 Provinsi Lampung, di gedung DPRD Provinso Lampung.