Negara Kalah di Pasar SMEP

Kubangan di Pasar Smep, Bandar Lampung, Rabu (22/2/2017). Pembangunan tersebut kembali terbengkalai karena pengembang, yakni PT Prabu Makmur, meninggalkan pekerjaan pasar tersebut. Lampung Post/ Ikhsan Dwi Nur Satrio

SALAH satu ciri kepemimpinan yang kuat dapat dilihat dari tingginya komitmen pemihakan terhadap kaum terpinggirkan. Orang-orang lemah harus diangkat harkat derajatnya sebagai manusia.

Pihak pertama yang harus melakukan tugas tersebut adalah negara. Sebab, negaralah yang memiliki kekuasaan otoritatif berikut perangkat serta anggaran. Itulah idealnya dan hal itu pula yang tidak terwujud di Pasar SMEP Bandar Lampung. Pasar tradisional bertingkat tiga itu dibongkar habis sejak empat tahun silam, tepatnya Oktober 2013.

Di lokasi itu, rencananya hendak dibangun bangunan modern bertingkat delapan. Bangunan tersebut berupa tiga lantai basemen, dan tiga lantai berikutnya tempat berjualan, dua lantai lainnya akan dibangun hotel. Nilai total investasi diperkirakan mencapai Rp200 miliar dan pembangunan akan selesai dalam tiga tahun.

Demi rencana ambisius itu pula, para pedagang yang berjualan di Pasar SMEP diminta untuk membayar uang muka kepada PT Prabu Artha Makmur sebagai perusahaan pengembang. Besarannya bervariasi, tapi jumlah totalnya ditaksir mencapai Rp3 miliar lebih.

Tetapi, rencana tinggal rencana. Rencana menjadikan Pasar SMEP sebagai bangunan modern hanya indah di atas kertas tapi jeblok dalam pelaksanaan. Faktanya, pasar bersejarah di Lampung itu kini malah rusak total. Pemandangan yang tersisa hanya kolam raksasa seluas lapangan bola yang mengeluarkan bau menyengat.

Para pedagang yang semula berjualan di dalam pasar, kini meluber keluar dan merangsek badan jalan. Suasana pasar pun menjadi becek, berbau, dan jorok. Dampak lain, luberan pedagang di ruas jalan utama menjadi sumber kemacetan di tengah kota. Lebih celaka lagi, para pedagang itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga: Uang muka yang disetorkan ke pengembang kini tidak jelas ke mana rimbanya.

Dalam situasi itulah seharusnya pemerintah hadir dan memiliki komitmen kuat membela para pedagang. Tidak saja memfasilitasi kepentingan pedagang, lebih penting lagi berdiri di depan dalam posisi membela para pedagang. Tetapi faktanya tidaklah demikian.

Pemkot seperti tidak bernyali dan tidak bertaji menghadapi pengembang. DPRD Bandar Lampung pun hanya menebar ancaman untuk merekomendasikan pemutusan kontrak pembangunan Pasar SMEP. Ancaman itu kembali disampaikan Komisi II DPRD Bandar Lampung, dua hari lalu. Pasalnya, sudah dua kali pengembang tidak menghadiri undangan DPRD. Ancaman pemutusan kontrak kerja bukan kali ini saja disampaikan, tetapi tidak pernah terealisasi.

Proses pembangunan Pasar SMEP bakal masih panjang. Tidak semudah membalik telapak tangan. Selama itu pula para pedagang tetap dalam posisi terpinggirkan, tanpa ada pembelaan yang serius dari negara. Situasi ini menandakan adanya kepemimpinan yang lemah. *