2013-08-16 14:18:00
Panwascam Diminta Perketat Pengawasan Kampanye Terselubung

KOTABUMI (Lampost.co): Selama masa tenggang, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Lampung Utara mangintruksikan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) untuk memperketat pengawasan adanya dugaan praktek kampanye terselubung dan money politik yang dimungkinkan dilakukan para calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) yang maju dalam pemilu kada.

Divisi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lampung Utara, Tedi Yunada di ruang sekretariatan, Kamis (15-8) mengatakan kampanye terselubung dan prektek money politik dimungkinkan dapat terjadi. Sebab, calon atau tim pendukung calon bupati ataupun wakil bupati yang maju dalam pemilu kada mendatang akan sedapat mungkin berupaya untuk menang. Sehingga dimungkinkan, mereka akan menabrak kode etik aturan kampanye yang ditetapkan KPU.

“Sampai saat ini, belum ada laporan pelanggaran kampanye seperti kampanye terselubung dan money politik yang dilakukan empat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang maju dalam pemilu kada Lampura,” kata Tedi.

Antisipasi Panwaslu, pihaknya mengintruksikan pada Panwascam di 23 kecamatan se-Lampura untuk lebih intens mengawasi perkumpulan masyarakat yang menghadiri suatu acara yang dimungkinkan. Di lokasi setempat dapat terjadi kampanye terselubung dan money politik oleh salah satu calon bupati atau wakil bupati yang maju.

“Panwascam telah diminta untuk lebih fokus mengawasi dugaan kampanye terselubung dan money politik yang dilakukan para calon,” kata Tedi menambahkan.

Dia akui, sampai saat ini Panwaslu dan Panwascam kesulitan menetapkan praktek kampanye terselubung dan money politik yang dilakukan calon. Sebab, pengumpulan massa dibungkus dalam acara keluarga atau halal-bihalal yang dihadiri calon dan biasanya acara itu bersifat bersifat tertutup di rumah-rumah warga.

“Praktek kampanye terselubung dan money politik para calon sulit dibuktikan. Sebab, hak itu dibungkus dengan acara keluarga atau halal bi halal bersama yang bersifat tertutup yang dihadiri tim atau calon yang maju. Untuk menetapkan dugaan pelanggaran kampanye, baru dapat dilakukan Panwaslu bila ada laporan” kata dia menambahkan. (YUD/L3)

komentar facebook