Pekik Hewan Pengijon

Ilustrasi lawan korupsi. adiputraggg.wordpress.com

“GARA-GARA butuh uang untuk menyekolahkan anak, aku menjual padi secara borongan sebelum panen. Satu cara mendapatkan uang banyak dengan menjual hasil sawah,” gumam Warno, seorang petani. Nasib dia pun sama halnya dengan petani lainnya. Menggadaikan hasil lahan sebelum panen dengan harga jauh di bawah pasaran.

Per hektarenya berkisar Rp8 juta hingga Rp10 juta dibeli pengijon. Setelah panen tiba, harga jualnya bisa melejit dua kali lipat. Sistem ijon itu sudah berlangsung lama dan sangat merugikan petani. Mengapa? Karena negara terkadang terlambat hadir di saat ijon menyandera sawah. Petani hanya butuh memenuhi hajat hidup untuk kepentingan mendesak.

Ada banyak pemilik modal berkeliaran hingga pelosok desa, menawarkan dana segar. Dari modal kerja sampai duit untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang bisa membebaskan dari kemiskinan. Kelompok pengijon ini mengambil hasil panen dengan cara borongan tanpa hitungan. Yang penting kaki petaninya diikat dulu supaya tidak lari lagi.

Dilema ekonomi di kalangan petani miskin juga menyelimuti kehidupan pejabat yang memegang tampuk kekuasaan. Hanya bermodalkan tanda jengkol jabatan yang melekat di dada. Mereka pun memakai sistem ijon, mengolah duit rakyat untuk membiayai hidup pribadinya.

Hasil olah panen itu mengalir ke kantong pengijon dengan leluasa. Contoh terbaru, terjadi pekan lalu, adalah Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat putra mantan Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed itu harus mendekam di ruang dingin bernama bui.

Yan yang baru berusia 32 tahun itu menjadi tersangka suap karena menerima duit setelah menjual proyek yang belum pasti di Dinas Pendidikan. "Proyek dijanjikan Yan kepada pengusaha belum riil tapi sudah mengetahui bakal ada anggaran. Yan menerima suap Rp1 miliar dari pengusaha. Ini bentuknya ijon," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Sungguh tragis politikus muda Partai Golkar itu. Korban seperti Yan, bukan kali ini saja terjadi. Masih banyak lagi kepala daerah lainnya yang bernasib sama. Mereka seperti petani miskin yang digarap pengijon pemilik modal. Tertangkapnya Bupati Banyuasin itu membuat genap angka 50, bupati dan wali kota yang ditangkap KPK. Begitu juga anggota DPR dan DPRD yang diperiksa KPK sudah 119 orang dan 15 gubernur di negeri ini.

Gedung KPK yang membuat jantungan koruptor terletak di Kuningan, Jakarta, itu menemukan proyek infrastruktur sarat korupsi. Hanya sekitar 50% perencanaan anggaran yang diserap, sisanya 50% dikorupsi di setiap jenjang dengan meminta upeti sistem ijon. “Jadi, setiap proyek ini hampir 50% anggarannya dikorupsi," ungkap seorang penyidik KPK.

Hal itu terungkap saat KPK menangani perkara proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Pada awal perencanaan saja, pihak legislator atau pembuat rencana meminta uang dengan sistem ijon sekitar 10%. Pengijonnya adalah PT Windhu Tunggal Utama. Pengusaha menggelontorkan uang ijon 7% hingga 8% ke anggota parlemen agar bisa mendapatkan proyek infrastruktur. ***

Setelah dibui, banyak hal yang harus diselesaikan koruptor saat berurusan dengan KPK. Harta disita. Mereka dimiskinkan. Contohnya Bupati Subang Ojang Sohandi yang dililit korupsi dana kapitasi BPJS Kesehatan. Sapi berjumlah 30 ekor milik Ojang dilelang KPK. Koruptor satu ini harus mengembalikan kerugian negara. Akan tetapi 30 sapi berjenis 13 limosin dan 17 simental membuat ribet—menjelang Hari Raya Iduladha tahun ini. Mengapa?

Karena sapi 30 ekor itu harus dikonversikan dalam bentuk uang. Maka dilelanglah oleh KPK pada Selasa (6/9/2016) lalu. Total penjualan sapi Rp926 juta. Tapi sapi itu belakangan menjadi persoalan. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, sapi itu tidak layak dijadikan hewan kurban karena hewan kurban merupakan hewan sempurna bukan dari hasil korupsi.

“Bukan soal dagingnya, melainkan sapi itu hasil curian dijadikan kurban atau berasal dari uang yang tidak jelas," kata Amidhan menanggapi sapi hasil lelang.

Dia mengimbau kepada pembeli sapi hasil sitaan KPK untuk tidak menggunakannya sebagai hewan kurban. Dagingnya cukup dikonsumsi sendiri, bukan untuk dibagi-bagikan, karena sapi itu masih dipertanyakan.

Pekik sapi ketika disembelih—dia mengikhlaskan menjadi hewan kurban. Ia dikurbankan bukan dibeli dari hasil uang korupsi atau sitaan mengisap darah rakyat karena hewan yang dikurbankan menyebut asma Tuhan. Itu berarti, akan sempurna ibadahnya jika berasal dari uang halal dan menurut syariat Islam.

Patut dicatat, dari hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa kecenderung kasus korupsi di daerah kian bertambah banyak. Lebih dari 90 persen terjadi di kabupaten, kota, dan provinsi. Korupsi menyeruak seiring maraknya praktik dinasti politik. Faktanya melibatkan anggota keluarga melakukan korupsi; suami, istri, anak, adik kakak, dan juga orang tuanya ikut mengatur jalannya pemerintahan.

Untuk itulah agar kehidupan di atas bumi menjadi sempurna, Dewan Pers mendorong media dan masyarakat pers menggelorakan perang melawan korupsi di berbagai sektor kehidupan. Jangan sampai Dewan Pers menilai media massa sudah berkolaborasi menjadi bagian dari kolusi dan korupsi.

Rakyat masih berharap kepada pers sebagai pilar keempat demokrasi menyuarakan pemberantasan korupsi. Tapi pers kerap dituduh balik menyerang nama baik, kehormatan pribadi pejabat koruptor. Tidak senang dengan pemberitaan di media, ia melapor ke polisi. Jika pers tak kuat dan kuasa melawan pengijon korupsi, alamat negeri ini menunggu kehancuran. ***