Pembangunan Mega Proyek JTTS di Lamsel Terancam Terlambat

Pengerjaan proyek jalan Tol Sumatera di Lampung Selatan banyak menemui kendala soal ganti rugi lahan. (Foto:Lampost/Aan)

KALIANDA--Banyaknya persoalan dibeberapa tempat, membuat proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Lampung Selatan, terancam terhambat.

Persoalan pembebasan lahan JTTS terjadi di Kecamatan Bakauheni, Penengahan dan Kalianda, hingga kini baru mencapai 60%.

"Target penyelesaian pembebasan JTTS Desember 2016, pastinya ini terlambat," kata Humas PT Pembangunan Perumahan (PP) pusat, Yus Yunus, di Kalianda, Kamis (16/3/2017).

Upaya penyelesaian pihaknya selaku perusahaan pembangunan JTTS dan pihak terkait serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, melakukan pendekatan dengan masyarakat. Karena jangan sampai persoalan tersebut bergejolak ditengah masyarakat.
"Kami lakukan pendekatan persuasif, agar tidak bergejolak sebelum harus di eksekusi," kata dia.
Yus menjelaskan banyaknya persoalan yang terjadi membuat target JTTS rampung pada Agusutus 2018 terancam meleset.
"Kami punya program yang disampaikan Presiden Jokowi dan Kementerian PU tentang target penyelesaian JTTS ini tahun depan," kata dia.

Target pembangunan JTTS bisa tercapai apabila permasalahan-permasalahan yang timbul cepat diselesaikan. "Kalau masalah cepat beres, maka kami cepat bekerja," kata dia.

Sementara itu saat dihubungi melalui ponselnya, Sekretaris Kementerian PU, Saparudin mengatakan salah satu penyebab persoalan yang terjadi karena pihak BPN.
"Mereka salah ukur, termasuk tanam tumbuh salah hitung, berakibat salah pembayaran, akhirnya harus di verifikasi ulang," kata dia.
Termasuk mengenai lahan yang pemiliknya tidak ada ditempat atau tidak berdomisili di daerah itu. BPN tidak konfirmasi pemilik dan pengguna lahan, sehingga timbul saling tuntut menuntut.
"Setelah di pengadilan, ternyata tidak ada masalah, karena ada pemilik yang sah penerima ganti rugi," ujar Saparudin.

Penyebab permasalahan yang sering terjadi dan rawan penyimpangan itu sudah disampaikan ke seketariat kepresidenan untuk ditindak lanjuti.

"Birokrasi dan reformasi yang dibawah masih terjadi, meskipun menterinya sudah diganti, karena ada oknum yang nakal," kata Saparudin.