Pemenang Lelang Tanah Dirugikan Negara

Lahan tanah yang menjadi sengketa keduabelah pihak, meskipun memiliki kekuatan hukum. (Foto:Lampost/Aris S)

BANDAR LAMPUNG--Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang ternyata tidak dijamin oleh negara, pasalnya Amat Ali (71), sebagai pemenang lelang sebidang tanah harus berhadapan dengan berbagai pihak, dan hingga sekarang tanah yang dibelinya secara sah itu tidak bisa dikuasainya.

Kekecewaan ini diungkapkan Amat Ali kepada Lampost.co, di Telukbetung, Rabu (11/1/2017). Menurut Amat, warga Jalan Ikan Nila No.18, Kelurahan Pecohraya, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung ini, pada 11 Desember 1987 ia membeli sebidang tanah dengan luas sekitar 15.250 meter persegi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Way Lunik, Panjang, Bandar Lampung, dengan cara melalui lelang yang dilakukan kantor pelelangan asset Negara seharga Rp20.555.000.

Lahan itu, ujar Amat, merupakan jaminan pembayaran utang atas nama Ny. Sumiyatie kepada negara sebesar Rp216.396.649. Karena tidak bisa membayar utangya, maka negara melalui kantor lelang negara, melelang lahan tersebut. Lelang itu didahului pengumuman melalui media masa (Lampung Post ,red) yang terbit pada 11 November 1987 dan 24 November 1987.

Setelah Amat Al dinyatakan sebagai pemenang lelang, berdasarkan Akta Risalah lelang No.36/1987-1986, tertanggal 11 Desember 1987 yang dibuat Drs. M. Segawai Yusuf, pejabat lelang saat itu, Amat Ali mengajukan permohonan balik nama atas sertifikat hak milik (SHM) No.272/TB, yang masih melekat nama Ny. Sumiyatie untuk diganti atas namanya, permohonan itu dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga sejak 8 September 1988 SHM itu berganti nama Amat Ali.
Namun, Amat Ali terkejut ketika hendak menguasai lahan tersebut, ternyata ada pihak lain yang menguasai lahan tersebut dengan cara mendirikan bangunan. Setelah diselidiki ternyata pihak pihak yang mendirikan bangunan itu atas izin Barnard Rivai, yang mengkalaim objek sengketa adalah miliknynya . Amat Ali mengaku sempat mengajak Barnard Raivai (anak almarhum Rivai), duduk bersama untuk mencari solusi, tetapi tidak berhasil.
“Barnard Rivai mengklaim lahan itu hanya bermodalkan selembar kertas seger keluaran tahun 1955, yang isinya tanah tersebut tanah kakeknya Barnard, tetapi tidak mencantumkan luas tanah dimaksud ,“ ujar Amat.

Kemudian Bernart lapor polisi atas sangkaaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Sumiyatie, karena menurut informasi sebagian tanah tersebut milik kakek Bernard. Namun demikian sebagian tanah milik kakeknya sudah terjadi jual beli pada tahun 1979 yang dibayar oleh Sumiyatie. Setelah dilakukan penyidikan oleh Polwil Lampung, 25 September 1996 mengeluarkan surat penghentian penyidikan karena ternyata tidak terbukti penyerobotannya.

Bahwa akibat penguasaan yang dilakukan Bernard sampai hari ini, Amat Ali merasa dirugikan. Seharusnya Negara melalu BPN memberikan perlindungan hukum kepada Amat Ali, setidaknya melalui BPN menjemin kerugiannya yang apa bila dihitung nilai jual beli lelang saat itu Rp20.550.000.
Menurut Amat, atas lelang yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta dimenangkannya selalu pembeli yang beriktikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan negara wajib memberikan perlindungan hukum.