Pemilu Timor Leste dan Respons Indonesia

Ilustrasi bendera Indonesia dan Timor Leste.4.bp.blogspot.com

SEJAK pertengahan Maret 2017 hingga kini saya berada di Timor Leste untuk meresapi bagaimana dinamika menjelang Pemilu Presiden Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) 2017. Dalam hitungan hari, 20 Maret 2017, rakyat Timor Leste akan memilih satu di antara delapan kandidat: Francisco Guterres Lu-Olo, Antonio da Conceicao, Amorim Vieira, Angela Freitas, Antonio Maher, Jose Luis Guterres, Luis Alves Tilman, dan Jose Antonio Neves.
Dari penduduk sekitar 1,2 juta, menurut data KPU Timor Leste, ada lebih dari 747 ribu pemilih yang terdaftar, dengan lebih 1.332 pemilih di luar negeri diharapkan untuk mengambil bagian dalam pemilu presiden. Tulisan ini berargumen bahwa hampir dapat dipastikan Francisco Guterres 'Lu-Olo' akan terpilih menjadi Presiden Timor Leste.
Persoalannya tinggal apakah berlangsung satu ronde atau dua apabila tidak mencapai 50%+1. Ada tiga argumentasi utama: faktor kerinduan untuk mengakhiri konflik, faktor ketokohan Xanana dan Alkatiri, serta faktor dua mesin partai terbesar: Partai Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur/Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente (Fretilin) dan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor/Conselho Nacional de Reconstrucao de Timor (CNRT). Kemudian, saya akan menyajikan rekomendasi respons bagi Indonesia.

Keinginan Mengakhiri Konflik
Sebagai negara termuda di Asia Tenggara, Timor Leste masih mengalami paradoks. Sebagai negara kaya minyak, hubungan antara demokrasi dan pembangunan masih jauh dari korelasi positif. Sumber daya alam tidak diragukan lagi merupakan sumber ketergantungan perekonomian Timor Leste. Bahkan, setelah kemerdekaan pun, politik Timor Leste terus mengalami dinamika politik yang keras. Situasi ini berisiko terus menipiskan semangat masyarakat. Kini, para elite Timor Leste terdorong suasana untuk fokus pada pembangunan.
Para elite politik berupaya mengobati trauma konflik keras politik menahun dengan menghadirkan transisi kekuasaan yang damai meskipun kalangan pengamat asal Belanda seperti Geofry Swenson dari The Hague Institute for Global Justice di The Diplomat mengurai terang-terangan argumen ketidaksukaan terhadap situasi di Timor Leste ini karena alasan akan meredupkan demokrasi Timor Leste.

Faktor Xanana dan Alkatiri
Timor Leste memiliki sistem yang presiden terpilih secara langsung dan Majelis Nasional Unikameral yang terpilih berwenang untuk memilih perdana menteri. Berdasarkan konstitusi, jelas bahwa dilihat dari rentang kewenangan presiden, kekuasaan yang sesungguhnya terletak pada perdana menteri dan kabinet. Maka, mundurnya Xanana memang menjadi sangat istimewa.
Setelah mundurnya Xanana Gusmao dari perdana menteri (PM) pada Februari 2015, beliau semakin populer. Bagaimana tidak, dalam posisi sebagai PM yang populer lalu beliau mengundurkan diri secara sukarela. Ini menjadikan beliau faktor sangat determinan dalam kehidupan politik selanjutnya hingga kini.
Keputusan yang sangat monumental inilah yang membuat Xanana menjadi pahlawan gerakan kemerdekaan dan pemimpin dari partai terbesar dalam parlemen sekarang. Faktor Xanana ini terlihat ketika Rui de Araujo, teknokrat Partai Fretilin yang naik menjadi perdana menteri atas permintaan beliau.
Menurut pengakuan Domingos Sarmento, Ketua Mahkamah Partai Fretilin, pada kebijakan inilah embrio gagasan pemerintah persatuan antara CNRT dan Fretilin. Apabila Xanana muncul sebagai pemimpin paling berpengaruh dari gerakan kemerdekaan ini sejak pertengahan 1980-an, Mari Alkatiri hadir sebagai manajer/administrator pemerintahan terbaik. Beliaulah sesungguhnya penggagas utama konstitusi Timor Leste. Keduanya, Alkatiri dan Xanana, yang selama ini menjadi rival selama beberapa dekade, kini bersatu mendukung Lu Olo. Sebuah U-turn perubahan radikal politik Timor Leste.

Aliansi yang Tak Dirindukan
Sejak 2002, meskipun ada serangkaian ketidakstabilan, kemajuan demokratisasi dan penegakan aturan hukum di Timor Leste terus berkembang. Dinamika dalam negeri selama ini ditentukan bagaimana kiprah partai-partai politik utama dalam berinteraksi. Sekarang, CNRT merupakan partai penguasa dengan 30 kursi dan Fretilin merupakan partai oposisi dengan 25 kursi. Maka, ketika kedua partai yang total kursinya adalah 55 kursi dari 65 kursi bersepakat mendukung Presiden Lu Olo, otomatis seluruh kandidat presiden lain lemas.
Meski terlihat keras dalam kontestasi, dapat dipahami sesungguhnya kenapa kini dengan mudah keduanya bersatu karena terdapat kesamaan akar perjuangan di masa kemerdekaan. Fretilin adalah partai yang menyatakan kemerdekaan pada 1975 dari Portugal, penjajah Timor Leste dalam waktu yang sangat panjang. Sementara itu, Fretilin adalah inisiator dan pemimpin perjuangan melawan Indonesia yang dalam prespektif mereka merupakan negara yang melakukan pendudukan dalam 25 tahun.

Dampaknya bagi Indonesia
Dalam kacamata demokrasi, menurut pengamat Belanda seperti Geofry Swenson, menyebutkan pemerintah persatuan ini berpotensi mengancam kemajuan demokrasi Timor Leste karena akan hilang checks and balances.
Akan tetapi, bagi saya, lebih penting untuk kita memperhatikan pendapat Agio Pereira, menteri negara sekaligus juru bicara pemerintah Timor Leste yang melihat bahwa justru pemerintah persatuan di bawah Lu Olo nanti akan membawa Timor Leste semakin mantap mengintegrasikan diri pada ASEAN. Dalam posisi Timor Leste yang menjelang integrasi ASEAN inilah Indonesia mesti bersiap dengan respons terbaik memanfaatkan potensi pembangunan Timor Leste tersebut.
Pertama, bagaimana mengimplementasikan maksimal Nawa Cita Presiden Jokowi seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Infrastruktur perbatasan konektivitas seperti jalan jembatan, bandara, pelabuhan, dan transportasi menjadi sangat vital untuk diwujudkan secara optimal selama dua tahun ke depan hingga 2019. Integrasi pembangunan berupa pasar, pertokoan, perkantoran, drainase, pengelolaan sampah, dan air sangatlah menentukan untuk menjaga keterikatan identitas warga perbatasan dengan NKRI.
Kedua, menguatkan bilateral khususnya dengan berpartisipasi dalam implementasi rencana pembangunan strategis Timor Leste, seperti proyek infrastruktur jalan, listrik (target 72% rumah), telekomunikasi, dan konektivitas internet.
Kemudian, investasi dan kerja sama dalam agenda Timor Leste membangun pelabuhan kelas dunia 2020. Lebih dari itu, penguatan bilateral dapat dalam bentuk partisipasi di sektor diversifikasi ekonomi, UKM, dan penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda Timor Leste. n