Pemkab Pesisir Barat Tak Punya Data Galian C di Wilayahnya

Galia npasir dan batu banyak di Kabupaten Pesisir Barat, tapi Pemkab setempat tak memiliki data dengan alasan perizinannya di Provinsi. (Foto:Lampost)

KRUI--Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMPP) Pesisir Barat menilai wajar adanya tambang galian C ilegal di kabupaten setempat. Pasalnya, menurut Kepala Kantor KMPP Edwar Ahlan, kewenangan mengeluarkan izin galian C ada di Pemprov Lampung, sementara pihaknya hanya memberikan rekomendasi untuk mengurus izin ke provinsi.

" Wajar kalau banyak yang ilegal, sebab yang mengeluarkan izin adalah provinsi kami hanya merekomendasikan, bisa jadi ada pengusaha yang tidak melaporkan atau mengurus izin aktivitas galian mereka kepada kami," kata Edwar, Rabu (21/12/2016).
Pihaknya juga tidak memiliki data persis berapa jumlah galian C di kabupaten itu, sebab kewenangan mengeluarkan izin ada di Provinsi Lampung.

"Tetapi kami bisa mengambil langkah menertibkan menyetop pertambangan seperti galian C yang dianggap merusak, merugikan dan membahayakan alam lingkungan setempat, meski tidak ada laporan dari masyarakat apalagi kalau ada laporannya masuk ke kami. Seperti di tahun 2016 ini kami menghentikan aktivitas galian C di Way Malaya, Kecamatan Lemong sebab merusak lingkungan. Kami mengkoordinasikan ini dengan peratin (kepala desa) Pekon itu dan pihak kecamatan agar aktifitas itu ditutup," kata Edwar.

Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat AE Wardhana Kesuma, Selasa (20/12/2016), mengatakan semestinya pemerintah memiliki data akurat tentang jumlah pertambangan yang ada di kabupaten itu, kemudian memiliki klasifikasi jelas mana yang memang masuk tambang galian yang harus mengurus izin atau tidak.
"Ya contohnya seperti ada warga lahannya memiliki material batu kemudian ia memanfaatkan batu batu itu untuk membangun rumahnya sendiri apakah itu juga harus memiliki izin. Apakah yang beroperasi manual boleh tidak mengurus izin, tetapi kalau beroperasi menggunakan alat berat baru harus mengurus izin, kira-kira contohnya seperti itu, pemerintah harus memiliki klasifikasinya jelas dan hal di sampaikan kepada publik," kata dia.