Pendistribusian Pupuk Online Perlu Perbaikan

Pendistribusian pupuk secara online dinilai tepat tapi harus ada perbaikan sistem. (Foto:Antara)

KALIANDA -- Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, merupakan pilot projek Pemerintah Provinsi Lampung, untuk pendistribusian pupuk secara online berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Sebanyak 178 kelompok tani di Kecamatan Candipuro, selama tahun 2016 mengaku puas dengan pendistribusian pupuk bersubsidi secara online. Meskipun masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dari sistem tersebut.
Hal yang dikeluhkan petani adalah mengirim uang harus ke bank Lampung yang berada di Kecamatan Sidomulyo atau berjarak sekitar 15 KM.

"Karena jarak tempuhnya lumayan jauh, agak sedikit merepotkan ditambah lagi keamanan membawa uang banyak," kata salah seorang ketua kelompok tani Wardoyo (51), Minggu (8/1/2017).

Dikatakannya, jika bank Lampung bersedia membuka kas keliling minimal satu pekan sekali ke Kecamatan Candipuro. Maka hambatan dan kesulitan bagi para petani sudah tidak ada lagi.
"Biasanya kan ada bank miliki mobil keliling yang melayani jasa keuangan, apa salahnya kalau Bank Lampung ke sini," ujar dia.

Hal berbeda diungkap petani lainnya, jika Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah ditetapkan pemerintah. Hanya saja untuk ongkos kirim pupuk itu sendiri masih belum ada keseragaman.
"Intinya harus ditetapkan juga berapa ongkos kirim hingga kami terima," kata Sunarno.

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi secara online, petani melalui ketua kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) mengusulkan alokasi RDKK melalui bank yang ditunjuk yakni bank Lampung.

Usulan alokasi pupuk ke bank Lampung harus melalui Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) terlebih dahulu.
"Jadi kelompok tani harus melalui Bakorluh terlebih dahulu baru bisa update di bank Lampung," ujarnya Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kecamatan Candipuro, Legiyem, Sabtu (7/1/2017).

Untuk penyusunan RDKK masih seperti sebelumnya. Kelompok tani menyusun itu dengan di dampingi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Selanjutnya direkapitulasi gapoktan dan ditanda tangani ketua gapoktan, PPL dan Kepala Desa setempat.


RDKK tersebut, lanjutnya, direkapitulasi dan ditanda tangani kembali oleh Camat, BP3K serta pihaknya selaku UPT DPTPH. RDKK itu dipersentasi dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Lampung Selatan, untuk jumlah alokasi perkecamatan hingga tingkat desa."Jadi begitu mekanisme RDKK hingga siap untuk upload ke bank Lampung," ujarnya.

Untuk itu, kelompok tani harus miliki rekening di bank Lampung, karena untuk pembayaran penebusan hanya bisa melalui rekening yang warna hijau.

Luas tanam Kecamatan Candipuro berdasarkan RDKK 2017 seluas 19.680 hektare, kebutuhan pupuk urea sebanyak 3.600.122 Kg, Sp 36 sebanyak 264.459 Kg, NPK sebanyak 4.545.491 Kg dan organik 787.350 kg.

"Jika dibandingkan tahun 2016 jumlahnya meningkat, maka diharapkan SK Bupati juga meningkat," kata Legiyem tanpa menjelaskan jumlah tahun 2016.
Sedangkan sasaran tanam 2017 seluas 11.492 hektere untuk tanaman padi dan seluas 5.517 hektare untuk jagung.