Penegakan Hukum, Solusi Register 45

Kelompok Tugu Roda, merupakan perambah bermitra. (Foto:Dok.Lampost)

MESUJI--Perambah yang tinggal di kawasan hutan Register 45, Sungaibuaya, Mesuji, khususnya yang telah mengikuti kemitraan berharap pemerintah menjalankan penegakan hukum. Sebab, adanya penegakan hukum menjadi pembeda antara perambah bermitra dan yang enggan bermitra.

Hal itu disampaikan Yasin dari kelompok Tugu Roda, perambah bermitra saat menerima kunjungan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin oleh Murni, sebagai ketua pelaksana harian, serta didampingi oleh Konsultan PT Silva Inhutani Lampung sebagai pemegang hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) Register 45, Mayjen (Pur) Rahyono, dan Komandan Kodim 0426/Tulangbawang Letkol (Arm) Kus Fiandar Yusuf, Selasa (28/2/2017).
"Sudah dua tahun berjalan kemitraan, tetapi seperti berjalan di tempat karena tidak adanya penegakan hukum. Mereka yang tidak bermitra tidak pernah mendapatkan tindakan tegas dan bebas menggarap lahan, sedangkan kami yang bermitra terus di bawah tekanan intimidasi juga aturan. Jika penegakan hukum tidak kunjung dilaksanakan, saya dengan tegas menyatakan keluar dari kemitraan," kata dia.
Di sisi lain, Mulkifli, perwakilan Marga Adat Mesuji, berharap Mesuji tetap dalam situasi damai. Dia menceritakan sebelum lahan ini diminta oleh Pemerintah Belanda, warga Mesuji menyerahkan lahan tersebut untuk digarap pemerintah.
"Kami berharap adanya kedamaian di Mesuji. Kami tidak ada niatan untuk mengklaim lahan register ini."
Murni menjelaskan jika pemerintah terus mencari solusi agar kemitraan dapat berjalan seperti yang direncanakan. "Semuanya butuh proses untuk selesai, termasuk kemitraan ini. Kami berharap masyarakat yang ada di Register 45 ini dapat kooperatif dan mau ikut dengan pemerintah," ujar dia.

Rahyono menambahkan jika Register 45 yang memiliki luasan 43.100 ha itu masih dikoordinasi oleh segelintir orang tertentu untuk menggarap lahan register. Pihaknya tengah mengumpulkan data orang tersebut.
"Pertengahan Maret 2017, kami minta ke Polres Mesuji untuk mengumpulkan data nama-nama 10 sampai 20 orang yang bertentangan dengan kemitraan," kata dia.
Dia menegaskan hingga detik ini tidak ada perubahan peruntukan kawasan Register 45, yakni hutan tanaman industri. "Selain itu, situasi yang berkembang saat ini, tanah Register 45 termasuk tanah adat. Saya tegaskan jika sampai saat ini tidak ada tanah adat, saya bertanggung jawab atas itu."
Diketahui, Register 45 sudah dikuasai sekitar 20 kelompok perambah. Kini, anggota mitra baru ada tujuh kelompok dan memiliki luasan lahan 574 hektare.