Penyidik Terus Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Anggaran KPU Pesawaran

Ilustrasi kasus korupsi. dok. lampost.co

PESAWARAN -- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran, Dariyo terancam Undang-Undang No 31 Tahun 1999/ 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi jika penyidik dapat membuktikan dugaan penyeleweangan anggaran pilkada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran.
Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pesawaran terus mengumpulkan bukti dan keterangan (pulbaket) terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di KPU Pesawaran.
“Saat ini masih dalam tahap pulbaket, untuk melakukan penyelidikan kasus dugaan tidak pidana korupsi (tipikor di KPU Pesawaran itu,” kata Kasat Reskrim Polres Pesawaran, Iptu Hasanuddin.
Hasanuddin menjelaskan petugas berupaya memproses kasus tersebut namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengungkap adanya penyimpangan anggaran yang sifatnya merugikan negara dan harus melalui proses perhitungan dari saksi ahli dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung.
“Sabar jika ada perkembangan akan diinformasikan, proses tetap berjalan, masih panjang proses penyelidikannya sebab kasus korupsi tidak sama seperti dengan kasus biasa, kasus korupsi membutuhkan rentang waktu yang cukup lama,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris KPU Pesawaran, Dariyo diberitakan sebelumnya mengaku siap diminta keterangan oleh penyidik jika dibutuhkan karena pengelolaan keuangan KPU dilakukan secara terbuka dan sudah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait.
“Saya yakin tidak ada penyelewengan, sebab pengelolaan dana dilakukan secara terbuka. Selain itu KPU punya pengawas internal dan eksternal, yaitu Inspektorat Jenderal dan BPK. Saya secara pribadi siap diminta dan memberi keterangan, terkait penggelolaan anggaran itu oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.