Perempuan, Pembangunan, dan Lingkungan

Ilustrasi perempuan, pembangunan, dan lingkungan. bantenhits.com

PEREMPUAN, pembangunan, dan lingkungan merupakan isu yang cukup krusial untuk dikaji di era ini. Meski sering termarginalkan, topik ini memiliki urgensi untuk diperhatikan. Sejak masa revolusi industri, pembangunan mengusik alam sebagai Ibu Pertiwi menjadi objek pengerukan sumber daya sebagai komoditas.
Masing-masing perusahaan dan sektor ekonomi hanya memikirkan efisiensi produksi dan distribusi memaksimalkan profit. Persetan dengan biaya sosial dan ekologi, meski ada segelintir pelaku ekonomi yang berbaik hati menggelontorkan dana CSR-nya, masih ada yang terkesan hanya memenuhi kewajiban terhadap aturan bahkan sekadar pencitraan.
Alam dimaknai sebagai sumber penghidupan dan perempuan secara khusus mempunyai fitrah sebagai ahli dalam pengelolaan alam, pemelihara, dan memproduksi kehidupan. Sehingga pada prinsip feminin, perempuan berperan nyata dalam menjaga keberlanjutan dan penyedia kehidupan, mereka membuat segalanya menjadi tumbuh. Kini perempuan dan masyarakat lokal semakin tak berdaya terhadap lahan yang bahkan sudah turun temurun mereka kelola yang dirampas izin investasi hingga perampasan lahan berujung land clearing sangat masif terjadi.
Data Walhi menunjukkan 82,5% kejahatan lingkungan didalangi korporasi yang difasilitasi negara juga pemerintah dengan segenap jajarannya termasuk aparat keamanan. Perempuan yang ditempatkan sebagai pihak yang bodoh, bahkan terhadap pengetahuan tentang tubuhnya dan korelasinya dengan sumber daya alam. Maka, tak heran jika perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Borosnya penglepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer akibat bumi tak kuasa lagi menyerapnya. Kerusakan hutan, pertanian yang tidak berkelanjutan, perkebunan skala besar, dan hilangnya fungsi DAS menambah panjang daftar kerja perempuan.
Bumi adalah ibu. Perempuan yang dalam perjuangan merebut kembali hak-hak yang dirampas. Sebagai bentuk aksi melintasi batasan-batasan itu, perempuan hadir sebagai agen perubahan dalam pemulihan krisis lingkungan. Perempuan tidak lagi pasrah sebagai korban dalam kerusakan lingkungan. Perempuan mampu menjadi agen perubahan dalam menyelamatkan lingkungan.
Di Kenya, ada gerakan yang dimotori seorang Maathai yang memunculkan gerakan penanaman pohon kaum perempuan. Gerakan perempuan Chipko di India beraksi menyelamatkan pohon-pohon keramat dari penebangan. Di Nusa Tenggara Timur, perempuan beraksi mengelola lopo sebagai lumbung pangan.
Belum lama ini, ada perempuan-perempuan perkasa yang rela menancapkan kakinya pada beton demi perjuangan keberlanjutan kehidupan dari Rembang. Ada juga perempuan-perempuan Desa Sukamulya yang berjuang agar investasi rakus ruang demi sebuah bandara tak mengabaikan nasib mereka.
Sebagai Serambi Sumatera, Lampung mengamini takdirnya sebagai pintu gerbang bagi permasalahan lingkungan hidup di Sumatera. Persoalan degradasi hingga kejahatan lingkungan yang kerap dibidani tindak korupsi menyeret perempuan dan anak sebagai korban. Korupsi di tingkatan perizinan pemanfaatan lahan, memaksa masyarakat sekitar hutan jadi buruh murah di tanahnya sendiri. Perempuan ikut turun mengolah tanah, anak-anak tak mampu bersekolah. Belum lagi jika terjadi konflik berdarah, mereka akan jadi janda dan yatim yang harus berjuang menantang kerasnya kehidupan.
Contoh nyata lainnya adalah area tambang di Pesisir Lampung Timur yang meremehkan faktor keselamatan dan keberlanjutan. Produk hasil tambang itu digunakan sebagai material pembangunan, namun mendegradasi kawasan pesisir itu sendiri. Tak banyak masyarakat Lampung tahu bahwa kegiatan illegal tersebut kemudian berdampak pada terbentuknya kolam-kolam bekas galian yang lebih mirip danau. Di tempat itu juga anak-anak bermain dan kadang lepas dari pengawasan hingga entah berapa nyawa yang melayang mempersembahkan hidupnya demi penambangan pasir dan perekonomian semu.
Aktivitas penambangan juga menyebabkan polusi hingga merusak infrastruktur jalan akibat sering dilewati alat transportasi berat. Seperti juga yang terjadi di kawasan DAS Lampung Tengah, truk-truk pasir menyebabkan kerusakan jalan dan membuat masyarakat menderita ISPA. Dampak terakhir inilah yang paling sering menyerang kaum rentan khususnya perempuan dan anak.
Penambangan dengan dalih pemerataan pembangunan di Indonesia sering melupakan aspek lingkungan dan kesehatan perempuan dan anak. Terabaikannya aspek ini kemudian berakibat pada penurunan kualitas air. Hal ini memunculkan permasalahan panjang yang tak pernah disadari, permasalahan reproduksi pada wanita. Pada aliran sungai yang terdapat aktivitas penambangan batu dan pasir misalnya, sungai tercemar dengan bahan bakar, sementara di hilir aliran sungai dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi rakyat yang mana?

Perempuan dan Lingkungan
Perempuan dan lingkungan hidup adalah hal yang tak terpisahkan. Perempuan dapat memengaruhi keluarga bahkan masyarakat di sekitarnya terkait gaya hidup dan pola pikir. Perempuan juga lebih dekat dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka menggunakan air bersih, mengolah pangan sehat, pengelolaan sampah domestik, berkebun, hingga berladang. Apalagi, perempuan-perempuan tangguh yang tinggal di desa atau di sekitar hutan yang telah terbiasa melakukan pengelolaan lahan secara turun-temurun sebagai kearifan lokal.
Namun, perempuan justru kekurangan akses informasi tentang lingkungan hidup, sehingga tanpa mereka sadari mereka justru merusak lingkungan, diri sendiri, dan keturunananya dengan penggunaan kosmetik yang tidak tepat, mengonsumsi pangan yang tidak sehat, dan terpaksa hidup di lingkungan yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali. Perempuan tetaplah kaum rentan sebagai korban kejahatan lingkungan sekaligus pelaku kerusakan lingkungan dalam waktu yang bersamaan.
Sayangnya, pemerintah abai dan tidak peduli dengan persoalan lingkungan hidup. Hal ini dengan kasat mata tampak dari visi dan misi pilkada yang belum menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas. Sudah saatnya pembangunan yang dilakukan di Indonesia, khususnya di Lampung menaruh perhatian khusus pada perempuan, anak, dan lingkungan.
Perubahan iklim yang tak bisa dibendung maupun kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan permasalahan yang tak akan pernah habis, ketahanan pangan, dan air. Hal ini tentunya juga akan berkorespondensi dengan kacaunya kondisi sosial masyarakat. Saat ini investasi justru terlihat seperti lilin, menerangi yang jauh sementara sekitarnya tetap dirundung gulita.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan amdal tidak pernah dilakukan dengan baik, bahkan sekedar untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen. Bagaimana pemerintah konsisten dengan apa yang telah mereka susun, bukan sebaliknya? Orang waras pasti memahami biaya yang harus negara keluarkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan akan jauh lebih tinggi daripada biaya pemeliharaan saat ini.
Pemerintah wajib memberikan jaminan keselamatan dan ruang hidup bagi kaum rentan (perempuan dan anak) sebagai korban kejahatan lingkungan dan kebijakan yang tidak pro terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Bicara kejahatan lingkungan, juga bicara tentang kejahatan HAM. Pembangunan adalah suatu keniscayaan yang tak akan pernah bisa kita tampik, tetapi pembangunan berkelanjutan adalah jawaban dari segala persoalan degradasi hingga kejahatan lingkungan yang sampai saat ini masih berkelindan. n