2013-07-05 10:27:00
Pilgub 2013 Terkesan Dipaksakan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung pada 2013 terkesan dipaksakan. Tahun 2015 dinilai menjadi opsi terbaik guna efisiensi anggaran dan waktu.

Selain itu, payung hukum pelaksanaan pilgub dinilai tidak jelas sehingga tak dapat dijadikan acuan. Demikian hasil diskusi bertajuk Bicara Lampung oleh Lampung Independent Survei dengan tema Apa kabar Pilgub Lampung? di gedung B Kampus IBI Darmajaya, Kamis (4-7).

Menurut tokoh Lampung, Nuril Hakim, terdapat 43 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2014. Seluruhnya, kata dia, dipaksakan menggelar pemilihan gubernur pada 2013.

"Nah, ini menjadi pertanyaan. Sementara payung hukumnya tidak jelas, kita ini kan negara hukum. Kenapa dan ada apa dengan mendagri," ujarnya.

Pengusaha Lampung ini justru berharap Pilgub Lampung bisa digelar bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan legislatif (pileg). "Jangan kita terlalu nafsu. Kenapa pilpres, pileg, dan pilgub tidak bisa digelar serempak," kata dia.

Asisten I Pemerintah Provinsi Lampung Syarip Anwar menjelaskan Pemprov Lampung berpatokan pada UU No. 32/2004 dalam menjalankan pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang digelar enam bulan sebelum jabatan berakhir.

Namun, hingga saat ini DPR menggodok revisi UU No. 32/2004. "Jadi, langkah yang diambil Pemprov positif untuk menjaga keamanan dari sisi hukum," ujarnya.
Karena tidak ada kebijakan hukum untuk pelaksanaan pilgub, kata dia, akhirnya dibuat kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan daerah bahwa tidak ada pilgub 2013. Namun, jika ada revisi UU No. 32/2004, dan surat mendagri pada April lalu, akan dikeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perpu).

"Tapi ternyata itu tidak dimungkinkan karena negara ini kan bukan dalam kondisi darurat. Sebab, revisi UU No. 32/2004 belum terealisasi, berarti belum ada dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan Pilgub 2013," kata dia. (CR11/U2)

komentar facebook