2013-03-20 21:20:00
PLN-Pertamina Siap Penuhi Aturan Outsourcing

JAKARTA (Lampost.Co): Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina, mengaku siap memenuhi aturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing).

"Harapan kita Oktober harus sudah bisa diselesaikan dan November kita harapkan sudah ada kontrak baru semua," ungkap Director of Human Capital and General Affairs PT PLN Eddy D Erningpraja di Jakarta, Rabu (20-3).

Hingga saat ini, Eddy mengakui, masih ada penempatan tenaga kerja alih daya yang belum memenuhi ketentuan Permenaketrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Salah satunya tenaga kerja administratif. Jumlah tenaga kerja outsourcing mencapai 12 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kenapa masih ada? Karena harus tunggu habis kontrak. Rata-rata habisnya tahun ini karena kontraknya hanya setahun-setahun," katanya.

Di luar itu, pihaknya juga masih melakukan kerja sama dengan pihak lain hanya saja melalui sistem pemborongan. Pekerjaanya meliputi pelayanan teknik (yantek).

"Tentang proses bisnis yang berkolaborasi dengan luar mungkin banyak tapi kita tidak melihat jumlah orang. Kita cuma meminta mereka membantu PLN untuk memperluas cakupan wilyah pelayanan," ujarnya.

PLN akan menggelontorkan dana untuk pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sekitar Rp22 triliun atau 11% dari biaya operasional yang tahun ini mencapai Rp200 triliun. Di luar itu, ada alokasi anggaran sebesar Rp900 miliar untuk Program Corporate University (Corpu) di mana setiap pegawai akan mendapat pelatihan. Melalui program Corpu, pegawai terpilih akan magang di perusahaan luar negeri.

"Sampai sekarang ini mungkin lebih dari 80 pegawai yang sudah magang di luar negeri dan setiap tahunnya, yang saya tahu itu, sekitar 40-an," tuturnya.

Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Evita M Tagor, mengatakan hal yang serupa. Pertamina akan mengikuti ketentuan Permenakertrans. "BUMN enggak berani enggak ikut aturan," katanya.

Hingga saat ini, ia mengungkapkan, Pertamina masih banyak menggunakan tenaga alih daya untuk berbagai bidang pekerjaan, salah satunya awak kapal. Bidang pekerjaan ini menyerap banyak tenaga kerja alih daya karena saat ini Pertamina mempunyai 141 kapal. MTVN/U-4

komentar facebook