Polisi Diminta Usut Dugaan Pungli Prona di Sinar Banten dan Kota Batu

Ilustrasi

Gunung Sugih -- Warga peserta program sertifikat nasional (prona) 2016 di Kampung Kota Batu, Kecamatan Pubian dan Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah berharap aparat penegak hukum supaya mengusut kasus dugaan adanya pungutan liar dalam pelaksanaan prona.

Pungutan biaya operasional pelaksanaan prona di Kampung Kota Batu yang bervariasi, berkisar Rp800.000-Rp1.200.000 diduga ditentukan secara sepihak oleh panitia dan pelaksana prona ditingkat kampung. Sebab sejumlah warga Kota Batu, Pubian tak pernah merasa diajak bermusyawarah dalam menentukan biaya tersebut. Bahkan sosialisasi besaran biaya itu pun tidak dilakukan secara formal. Menurut warga, ada baiknya aparat penegak hukum turun untuk menjernihkan persoalan.

“Jumlah biaya yang harus kami setor disampaikan lewat yasinan,” kata salah seorang warga yang enggan disebut namanya karena khawatir sertifikatnya tidak dikeluarkan gara-gara memberi pernyataan ke media.

Di Kampung Sinar Banten, pungutan awal sebesar Rp600 ribu yang diminta untuk prona tak terlalu menjadi persoalan. Tetapi pungutan kedua, jika benar-benar diterapkan akan menimbulkan persoalan. Warga Sinar Banten juga enggan disebut identitasnya karena khawatir berdampak ke persoalan antar pribadi.

“Begini saja, penegak hukum turun untuk menyelidiki. Kalau memang ada penyimpangan pasti ketahuan. Kalau ternyata tidak ada penyimpangan, kecurigaan warga bisa menjadi pelajaran agar ke depan petugas-petugas dan panitia prona di kampung lebih transparan,” kata dia.

Sebelumnya Kepala BPN Lampung Tengah Hendri di depan sejumlah awak media menjelaskan prona memang ditanggung oleh pusat (APBN), tetapi tidak semua. Menurut Hendri, yang gratis adalah kegiatan meliputi penyuluhan/sosialisasi, pengumpulan data oleh petugas BPN, pembentukan panitia, pengukuran dan penerbitan sertifikat. Bea kegiatan lainnya ditanggung pemilik lahan.

Sementara Kabag Administrasi BPN Lamteng Slamet mengatakan untuk transport dan akomodasi petugas lapangan, yakni petugas ukur dan panitia sidang dibebankan kepada pemilik tanah dan diberikan langsung kepada petugas. Penghitungan biaya itu per bidang dan sesuai aturan sekitar Rp500 ribuan.

“Besaran transport dan akomodasi untuk petugas ukur itu ada standarnya sesuai aturan. Itu ditanggung oleh pemilik tanah yang akan disertifikat,” kata Slamet.

Berdasarkan telusuran Lampost.co, di Kota Batu ada 350 bidang tanah yang masuk prona. Artinya jika benar petugas ukur dan panitia sidang berhak mendapat transport dan akomodasi dari pemilik tanah sebesar Rp500 ribuan, maka secara total petugas ukur berhak menerima Rp175 juta dari warga Kota Batu. Sedangkan di Sinar Banten, diketahui ada 275 bidang yang masuk prona 2016. Dengan demikian petugas ukur berhak menerima Rp137.500.000.

Jika kabar bahwa ada penyerahan dana prona Sinar Banten sebesar Rp90 juta ke oknum pejabat BPN itu benar, maka seharusnya warga peserta prona masih berhutang Rp47.500.000 kepada petugas ukur dari BPN.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan penelusuran sejumlah media, ada oknum pejabat BPN Lampung Tengah yang menerima dana prona sebesar Rp90 juta untuk mengurus prona di Kampung Sinar Banten. Kabar tersebut dibantah oleh Kepala BPN Hendri. Menurut Hendri tidak boleh ada pungutan diluar ketentuan yang berlaku. Hendri juga memastikan dirinya baru menjabat sebagai Kepala BPN Lamten pada akhir Juli 2016, saat itu proses prona di Sinar Banten dan Kota Batu sudah berjalan.