Presiden Filipina Terancam Pemakzulan

Oposisi ajukan pemakzulan terhadap Presiden Rodrigo Duterte (Foto: AFP).

Manila -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte dihadapkan pada ancaman pemakzulan. Pihak oposisi sudah menyerahkan surat rekomendasi pemakzulan kepada kongres.

Anggota parlemen Gary Alejano menuduh Duterte melakukan pelanggaran yang pantas untuk dilengserkan dari kekuasaan. Pelanggaran yang dimaksudkan antara lain menutupi aset, penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan di luar hukum dan menjalankan operasi pembunuh semasa menjadi Wali Kota Davao.

Duterte sudah memberikan bantahan mengenai tuduhan serupa. Juru bicara pemerintah menuduh Alejano mencoba untuk menciptakan keraguan rakyat terhadap pemerintah.

Namun Alejano menegaskan bahwa dirinya hanya ini memberikan rakyat Filipina kesempatan untuk melawan presiden yang dianggap terlalu berkuasa.

"Tujuan kami dengan komplain ini adalah menjadi kendaraan bagi rakyat Filipina untuk memiliki suara melawan penindasan dan kejahatan dari Presiden Duterte," tegas Alejano, seperti dikutip Guardian, Kamis 16 Maret 2017.

"Kami sadar ini adalah perjuangan yang berat, tetapi kami percaya bahwa banyak pihak yang mendukung keluhan yang kami ajukan," tegasnya.

Alejano menjelaskan kembali bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Duterte melanggar konstitusi dan mengkhianati kepercayaan publik. Dia bahkan menuduh Duterte mengeluarkan kebijakan daerah untuk membunuh pengedar narkoba.

Lebih dari 8.000 jiwa tewas sejak Duterte melontarkan perang melawan narkoba. Sekitar 2.500 dari yang tewas, menjadi korban polisi saat penggerebekan dan operasi terselubung.

Pemerintah pun membantah keras keterlibatan dalam pembunuhan misterius terhadap ribuan pengedar narkoba tersebut.