Refleksi dan Proyeksi Pembangunan Hukum di Lampung

Rudy (Dok.lampost)

PEMBANGUNAN hukum dalam teori hukum pengayoman merupakan prasyarat untuk mencapai tingkat pembangunan maksimal di seluruh aspek kehidupan. Kehidupan masyarakat dalam kehidupan bernegara akan selalu bersentuhan dengan ruh keadilan dan dengan demikian membutuhkan hukum sebagai nutrisinya. Oleh karena itu, membicarakan kehidupan berbangsa dan bernegara berarti kita tidak bisa tidak membicarakan hukum baik permasalahannya maupun pembangunannya.

Dalam konteks ini, tahun 2016 sudah kita lalui dan kita menatap tahun 2017. Perjalanan waktu yang mendekati akhir dari suatu fase selalu menyisakan bahan untuk melakukan refleksi bagi perbaikan di fase selanjutnya. Hal ini juga berlaku dalam perjalanan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah. Khususnya Lampung, penulis mencatat banyak sekali bahan refleksi yang kita miliki untuk melakukan proyeksi ke depan.

* Wajah Hukum Tahun 2016

Catatan pertama yang sangat penting untuk Lampung adalah belum berubahnya wajah Lampung yang kental dengan kejahatan kekerasan. Lampung terkenal sebagai salah satu provinsi yang terkenal ke penjuru negeri sebagai daerah rawan kejahatan dengan kekerasan.
Kelompok pencuri, perampok, dan begal tersebar di seluruh daerah di Lampung, bahkan di perkotaan. Kelompok begal Lampung juga sangat terkenal akan keberaniannya melukai bahkan membunuh korbannya. Tidak hanya masyarakat umum yang telah menjadi korban, anggota kepolisian pun menjadi korban. Berbicara mengenai Lampung, tergambar suatu daerah dengan wajah yang menyeramkan.

Selain kejahatan dengan kekerasan, Lampung pada tahun 2016 juga diwarnai dengan terjadinya beberapa kasus malapraktik medis yang cukup berat. Kasus-kasus tersebut menyita perhatian publik dan menjadi perbincangan di masyarakat. Di Lampung, fakta menunjukkan bahwa tiap tahun terdapat dugaan malapraktik medis terjadi di fasilitas kesehatan.
Hal tersebut tentu saja perlu mendapat perhatian tersendiri karena pelayanan kesehatan adalah salah satu pelayanan dasar yang sangat erat dengan kehidupan warga masyarakat. Semua lapisan masyarakat akan bersentuhan dengan pelayanan kesehatan. Setiap individu paling tidak pernah bersentuhan dengan pelayanan kesehatan.
Di sisi lainnya, Lampung sebagai daerah dengan SDA yang melimpah menyisakan persoalan hukum yang cukup meresahkan, yaitu pertambangan ilegal yang sangat masif. Pertambangan ilegal adalah pertambangan yang dilakukan tanpa izin dan oleh karenanya melanggar hukum. Selain tidak memberikan sumbangsih kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat, pertambangan ilegal menciptakan kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan.
Data terkini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lampung menyebutkan ada 11 kabupaten yang diidentifikasi sebagai daerah tempat terjadinya pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal misalnya terjadi di Lampung Timur, Tanggamus, Lampung Utara, Pringsewu, Way Kanan, Tulangbawang, dan Lampung Selatan. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyebutkan beberapa usaha tambang diduga ilegal.
Dalam dimensi pembangunan peraturan daerah, kita tentu ingat bagaimana Pemerintah Pusat melakukan pembatalan terhadap lebih dari 3.000 peraturan yang dianggap bermasalah di daerah, termasuk di dalamnya Lampung. Pembatalan peraturan daerah menunjukkan peraturan daerah yang ada belum cukup berkualitas sehingga menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembentukan peraturan daerah.
Sementara itu, perilaku korupsi, pungli, dan suap masih mewarnai dinamika pembangunan hukum di Lampung. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus korupsi yang telah sampai di meja hijau. Selain itu, beredarnya berita dan video dugaan suap serta pungli yang diduga mirip dengan salah kepala biro perekonomian pemerintah daerah dapat menjadi petunjuk bahwa modus yang sama mungkin terjadi di banyak level pemerintahan daerah.
Tahun 2016 ditutup dengan ditahannya Bupati Tanggamus oleh KPK. Hal ini menutup dinamika hukum yang terjadi pada 2016. Kasus Bupati Tanggamus menambah deretan para kepala daerah di Lampung yang menjadi pesakitan. Kasus suap dan korupsi merupakan gunung es yang terjadi di Lampung. Selain di level kepala daerah, banyak kasus korupsi dan suap terjadi di lingkungan birokrat pemerintah yang memerlukan perhatian kita semua.

* Model Respons Pembangunan Hukum

Pemerintah dan kepolisian sendiri sebenarnya tidak tinggal diam dalam menghadapi dinamika hukum sebagaimana dipaparkan di atas. Terdapat beberapa model respons yang diberikan oleh lembaga negara untuk melakukan perbaikan dan pembangunan hukum.
Kita tentu ingat bagaimana program Excellent Police Service dan Operasi Sepanjang Masa yang digagas oleh Ike Edwin di awal tahun 2016. Kedua program besar Kapolda ini dibungkus oleh model polisi PIIL yaitu polisi yang profesional, berintegritas, beriman, bertakwa, dan teguh dalam law enforcement.
Model yang dikembangkan oleh Kapolda ini jika dicermati menitikberatkan pada peningkatan sistem preventif dengan cara merangkul masyarakat melalui pendekatan dengan masyarakat dan mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan dengan kehadiran polisi di ruang-ruang publik sepanjang hari. Kita tentu menunggu model-model pendekatan baru yang akan dilakukan oleh kapolda baru.
Menjelang akhir tahun, letupan pemberantasan pungli dimulai dengan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016. Di Lampung, model pemberantasan pungli belum terlihat sama sekali, padahal gaung genderang perang terhadap pungli sudah terdengar di penjuru negeri.
Selain dua gebrakan tersebut di atas, penulis belum melihat model pembangunan hukum yang digagas oleh pemerintah daerah selain hanya rutinitas belaka. Ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah di Lampung.

* Wajah Hukum di Tahun 2017

Wajah hukum di Lampung yang buram dan sarat dengan kejahatan menyebabkan kondisi pembangunan daerah yang tidak baik. Kondisi ini pastilah memunculkan kondisi yang tidak kondusif serta menimbulkan persepsi negatif terhadap Lampung. Keadaan hukum yang memprihatinkan merupakan suatu gambaran pembiaran yang sudah lama berlangsung. Pembiaran tersebut mempunyai definisi yang luas, baik pembiaran kejahatan oleh penegak hukum, pembiaran keadaan ekonomi dan hukum oleh pemerintah.
Amartya Sen (2001), De Soto (2010), dan Rudy (2016) telah menekankan bahwa pembangunan hukum secara komprehensif merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bagaimana melanjutkan model respons pembangunan hukum yang sudah dinilai baik dan mengembangkan model baru yang sesuai dengan karakteristik dinamika hukum yang sudah terjadi. Refleksi terhadap wajah hukum di tahun 2016 harus menjadi pijakan awal dalam mencari model-model pembangunan hukum untuk menuntaskan masalah-masalah tersebut.
Pada akhinya, pembangunan hukum dalam bentuk pengaturan substansi hukum yang berkualitas, penegakan hukum yang konsisten, dan model-model pembangunan hukum bermuatan local wisdom merupakan komponen pembangunan hukum yang harus dipikirkan secara matang di tahun 2017. Keseluruhan pembangunan hukum tersebut tentunya untuk mewujudkan mimpi membangun Lampung secara komprehensif.
Pembangunan hukum yang semakin baik akan memantik elemen-elemen dalam kehidupan masyarakat menuju arah positif. Muaranya tentu saja adalah keamanan dan kesejahteraan. Sedikit catatan di atas merupakan renungan kita mengenai keadaan pembangunan hukum di Lampung. n