Resolusi Perkotaan Tahun 2017

Foto Kota Bandar Lampung diambil dari udara. Lampung Post/Iskandar Zulkarnain

DI pengujung 2016, tepatnya di detik-detik pergantian tahun menuju 2017, penulis merasakan sendiri suatu pengalaman unik yang mulai diakrabi warga Kota Bandar Lampung di beberapa tahun terakhir. Tampak kerumunan warga yang berjejer rapat di sepanjang ruas flyover yang menghubungkan Jalan P Antasari dengan Jalan Gajah Mada, yang baru saja diresmikan beberapa hari yang lalu.
Tak beberapa jauh dari lokasi itu, di ruas jalan flyover yang lain, pemandangan yang sama pun terlihat. Warga menikmati momen pertunjukan kembang api dengan berkumpul, nongkrong, bersenda gurau, dan tak ketinggalan prosesi selfie pun dilakukan di pinggir jalan dengan diselingi deretan kendaraan bermotor roda dua yang diparkir dengan mengambil ruang lajur kendaraan di jalan tersebut.
Alhasil, kerumunan orang yang ditambah dengan area parkir dadakan tersebut menyebabkan arus kendaraan yang melewati flyover itu menjadi lambat dan bahkan terhenti untuk beberapa saat. Bisa dibayangkan efek psikologis yang dialami oleh para pengendara yang menyadari bahwa struktur jalan layang yang baru saja selesai dibangun itu dipaksa untuk bekerja menahan beban yang maksimum, baik itu beban statis dari manusia dan kendaraan yang menumpuk di atasnya maupun beban dinamis dari kendaraan yang melaju. Kegagalan struktur sedikit saja bisa berubah menjadi petaka di akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017.
Fenomena ini seakan melengkapi argumentasi hangat seputar pembangunan serial jalan layang atau flyover yang dilakukan dengan hampir tidak ada jedanya ini. Penulis sempat juga memperhatikan komentar-komentar yang muncul di berbagai media sosial pada saat pemberitaan peresmian flyover yang terbaru yang didominasi pertanyaan-pertanyaan seputar urgensi dan manfaat dari pembangunan flyover ini serta ekses-ekses yang muncul pada proses pembangunannya, seperti kemacetan yang parah, polusi debu konstruksi, dan sebagainya, dan juga yang mungkin muncul pasca-pembangunannya.
Walaupun tampaknya kekuatan media sosial ini belum mencapai titik di mana daya ledaknya bisa didengar oleh pemangku kebijakan. Terbukti, saat yang sama dicanangkan pula rencana pembangunan flyover yang berikutnya. Dogma yang sama yang selalu dikedepankan adalah bahwa flyover ini merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan kemacetan yang terjadi di Bandar Lampung. Dan, terhadap dogma ini penulis tak hentinya menyatakan ketidaksetujuannya.
Ini bukannya tanpa dasar. Lewis Mumford, seorang pakar perkotaan kenamaan asal Amerika, telah menyatakan puluhan tahun yang lalu bahwa membangun dan menambah jalan baru (dalam hal ini adalah flyover) yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas adalah ibaratnya mengendurkan ikat pinggang untuk menyembuhkan penyakit obesitas (kegemukan). Tidak menyentuh inti permasalahannya.
Di sisi yang lain, warga Bandar Lampung tentunya tidak asing dengan daerah Way Halim yang identik dengan daerah yang hijau sehingga berfungsi sebagai paru-paru kota. Dan, setelah secara perlahan namun pasti daerah Way Halim ini mulai dipenuhi dengan bangunan-bangunan komersial berupa rumah toko (ruko), restoran, dan bahkan sebuah mal atau pusat perbelanjaan pada salah satu ujung daerah ini, pada tahun ini kita dikejutkan oleh dimulainya konstruksi pusat perbelanjaan besar yang lain pada ujung yang berbatasan dengan jalan bypass (Jalan Soekarno-Hatta).
Ujung-ujung yang dimaksud adalah bagian dari Jalan Sultan Agung yang membelah daerah ini. Bisa dibayangkan dampak lalu lintas yang timbul akibat keberadaan pusat-pusat keramaian ini. Mengacu pada RTRW Bandar Lampung tahun 2011—2030, daerah ini khususnya di Pusat Kawasan Olahraga (PKOR) memang ditetapkan sebagai kawasan ruang terbuka nonhijau (RTNH). Akan tetapi, kita tidak bisa mengabaikan keberadaan dan keasrian area hijau yang berada di kanan dan kiri serta di median Jalan Sultan Agung tersebut.
Malah pada dokumen RTRW yang sama dicantumkan kawasan RTNH tersebut juga difungsikan sebagai ruang evakuasi bencana. Apakah fungsi tersebut bisa diemban apabila daerah tersebut justru rawan kemacetan? Terlintas juga di benak penulis bahwa fenomena berubahnya flyover menjadi ruang publik informal pada momen pergantian tahun seperti yang dijelaskan di awal tulisan ini adalah bukti belum optimalnya penggunaan RTNH yang ada sebagai ruang publik yang atraktif sekaligus fungsional bagi warga Bandar Lampung.

Menjamurnya Flyover
Fenomena yang berkaitan dengan pembangunan flyover dan kondisi terkini dari kawasan RTNH di PKOR Way Halim serta area hijaunya inilah yang menjadi landasan bagi penulis untuk menuliskan harapan sebagai bentuk resolusi perkotaan di Bandar Lampung. Penambahan dan pembangunan infrastruktur (jalan) baru sebagai respons terhadap permasalahan kemacetan di Bandar Lampung yang kian parah adalah strategi yang dilakukan kota-kota besar dahulu yang terbukti tidak efektif dan efisien kalau tidak malah cenderung memperparah.
Karena logikanya, ketika tidak ada instrumen peraturan yang lain yang berkaitan dengan limitasi jumlah kendaraan bermotor, sementara ruas jalan terus ditambah atau diperlebar, jumlah kendaraan yang melintas pun akan bertambah karena kapasitas jalan meningkat, selama masyarakat masih mampu membeli dan menggunakan kendaraan bermotor tanpa ada pengaturan.
John Dulac, dari International Energy Agency (IEA), pada 2013 mengeluarkan laporan yang menyatakan sejak 2000, penambahan jaringan jalan global telah mencapai 12 juta kilometer per lajur. Dan, apakah penambahan jaringan jalan ini berbanding lurus dengan berkurangnya kemacetan? Tidak semudah itu.
Kita bisa melihat pada contoh kota-kota besar di wilayah Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur dan Bangkok yang dahulu terkenal dengan kemacetannya. Saat ini permasalahan tersebut teruraikan karena salah satunya adalah fokus terhadap pengembangan sistem transportasi umumnya. Hal ini juga yang saat ini tengah diupayakan di ibu kota kita, Jakarta. Dari sini kita bisa memahami pengembangan sistem transportasi umum pun mutlak harus dilakukan.
Oleh karena itu, resolusi yang pertama untuk tahun 2017 adalah keberadaan suatu sistem transportasi umum yang baik di Bandar Lampung. Yang dimaksud adalah suatu sistem transportasi yang dikelola dengan manajemen yang profesional dan dapat memberikan reliable services (pelayanan-pelayanan yang dapat diandalkan). Penggunaan sistem teknologi informasi yang baik, mulai dari ticketing, informasi waktu keberangkatan dan kedatangan, informasi jalur-jalur trayek, sampai kepada penggunaan fasilitas halte secara optimal merupakan kunci pelayanan yang dapat diandalkan.
Semuanya diiringi dengan perencanaan dan eksekusi yang presisi, sehingga misalnya diperlukan simulasi-simulasi terlebih dulu dalam menentukan time-table yang mengantisipasi kemacetan dan kebiasaan ngetem. Dan, sebenarnya sistem transportasi umum yang baik seperti ini bukanlah hal yang langka atau penemuan yang baru. Sudah banyak contoh yang dapat dijadikan preseden. Tentunya bukan sekedar copy-paste, tetapi disesuaikan dengan lokalitas dari Bandar Lampung itu sendiri.
Penulis berkeyakinan penciptaan sub-sub pusat kota melalui pendekatan mixed-use planning dengan mengatur elemen 3D (diversity, density, design) serta dipadukan dengan transit-oriented development yang berbasis sistem transportasi umum lokal yang dapat memberikan reliable services adalah prasyarat yang harus dipenuhi suatu kota modern saat ini.
Rencana pengembangan area metropolitan Balamekapringtata dengan Bandar Lampung sebagai pusatnya pun akan dapat berjalan dengan baik apabila Bandar Lampung telah memenuhi prasyarat ini. Ini adalah resolusi kedua sekaligus terpenting dari penulis untuk perkotaan di Provinsi Lampung pada umumnya dan Bumi Ragom Gawi (Bandar Lampung) pada khususnya. n