Sengketa Lahan NTF Belum Temui Solusi

Seorang warga Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur, bersama rekan-rekannya menunjukkan surat yang sudah ditandatangani 313 orang, dan surat yang berisi kronologi sengketa lahan PT NTF akan dibawa ke Jakarta. Lampung Post/Agus Susanto

SUKADANA -- Warga yang merasa laha nya diambil alih oleh perusahaan NTF, melalui koordinatornya sudah membuat petisi kronologi lahan sengketa yang ada di PT NTF seluas 412 hektare, rencananya surat soal kronologi sengketa lahan akan dikirim kepada Presiden RI, Kapolri, DPR, dan Komnas HAM, dengan tujuan agar pemerintah pusat memperhatikan hak masyarakat.
Hal itu disampaikan ketua koordinator Nyoman, Kamis (9/3/2017). Menurut dia, Pemerintah Kabupaten setempat (Lamtim) terkesan kurang tanggap dengan keluhan 313 warga yang merasa memiliki lahan di dalam PT NTF sehingga akan mengadu ke pemerintah pusat. "Secepatnya kami kirim suratnya dan ditandatangani 313 warga Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur," kata Nyoman.
Selain itu warga sudah sepakat akan melakukan aksi besar-besaran dengan agenda menempati lahan milik warga yang diklaim perusahaan. Selain merebut lahan, warga akan menghentikan kendaraan perusahaan yang melintasi jalan desa dengan alasan tonase mobil perusahaan tidak seharusnya melintasi jalan desa karena berdampak pada kerusakan jalan. "Soal demo bukan tanggung jawab kami karena saya selaku koordinator sudah tidak sanggup lagi menghentikan massa," ujar Nyoman.
Warga Desa Rajanasa Lama, Sanusi (45) bersama ratusan rekannya akan melakukan aksi besar tanpa komando yang rencananya dilakukan pada 16 Maret 2017. "Kalau tidak dicegah sama koordinator kami, kami dan kawan-kawan sudah dari kemarin-kemarin melakukan aksi, sekarang kami tidak percaya sepenuhnya dengan koordinator kami dan warga akan jalan sendiri untuk aksi," ujar Sanusi.
Selanjutnya pada 16 Maret 2017 mendatang warga dengan jumlah masa 800 an sudah bertekat melakukan aksi tanpa ada komando, hal itu dilakukan karena tidak ada lagi yang memedulikan masyarakat yang menjadi korban perampasan lahan. "Pemerintah Lamtim sepertinya tidak berpihak dengan rakyat, tapi dengan perusahaan yang telah mengambil lahan kami," ujar Sanusi.
Sebelum melakukan aksi puluhan perwakilan dari 313 warga akan berkunjung ke pemerintah pusat mengantarkan surat yang berisi sengketa lahan di PT NTF.