Sinergisitas Picu IPM Naik

Indeks pembangunan manusia atau IPM menjadi indikator majunya suatu daerah. (Ilustrasi)

INDIKATOR majunya suatu daerah atau negara diukur indeks pembangunan manusia atau IPM. Konsep IPM juga menjadi salah satu ukuran apakah pemimpin suatu daerah atau negara sukses memajukan wilayah dan warganya.

Di Lampung, IPM terus mengalami peningkatan mulai tahun 2011 sebesar 64,20 kemudian meningkat menjadi 66,42 pada tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi 66,95. Angka ini masih jauh dari indeks nasional yang mencapai 69,55.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyebut peningkatan IPM Lampung stabil selama lima tahun terakhir menunjukkan pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian berjalan seimbang.

Jika dibandingkan daerah lain di Pulau Sumatera, IPM Lampung masih kalah dari Kepulauan Riau yakni (73,40), Riau (70,33), Sumatera Barat (69,36), Sumatera Utara (68,87), Bangka Belitung (68,27), Jambi (68,24), dan Bengkulu (68,06).

BPS menilai IPM Lampung berstatus sedang. Pengatrol IPM adalah peluang hidup bayi yang baru lahir, peningkatan peluang pendidikan dasar dan menengah, pengeluaran per kapita disesuaikan mencapai Rp8,729 juta. Namun, jika dilihat dengan standar nasional, capaian tersebut masih jauh dari harapan.

Jika Lampung dibandingkan pusat, banyak hal jauh di bawah. Seperti angka harapan hidup (AHH), Lampung baru mencapai 69,66 (2014) dan di nasional mencapai 70,59. Lampung belum bisa menuntaskan angka wajib belajar 12 tahun dan pengeluaran per kapita masih jauh di bawah nasional Rp9.903.000.

Kemiskinan dan pengangguran menjadi kendala utama IPM Lampung. Angka kemiskinan naik pada Maret 2016 mencapai 14,29%. Sementara pada September tahun sebelumnya 13,53%. Angka pengangguran menurut data BPS sebesar 4,54% per Februari 2016 dengan jumlah penduduki 9 juta jiwa.

Gubernur bersama bupati dan wali kota harus serius mendongkrak IPM di 2017. Memastikan wajib belajar 12 tahun merupakan hal tepat. Kewenangan SMA/SMK dialihkan ke Pemprov membuatnya leluasa menuntaskan tanggung jawab pendidikan. Dengan makin tingginya jenjang pendidikan warga, terbuka peluang bekerja di sektor-sektor formal yang pada akhirnya mengurangi jumlah pengangguran.

Pemprov harus bersinergi dengan Pemkab dan Pemkot mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Penduduk miskin di Lampung masih terkonsentrasi di pedesaan. Pemerintah Pusat memiliki banyak program mengentaskan kemiskinan lewat bantuan modal usaha. Program ini haruslah dimaksimalkan dengan pendampingan yang kuat sehingga bantuan itu bisa mengubah perekonomian warga.

Salah satu sektor yang menjadi tumpuan Lampung adalah pariwisata, selain pertanian dan perkebunan. Jika pariwisata dikembangkan serius, sektor ini membuka lapangan kerja dan mendatangkan manfaat bagi perekonomian. Tidak bisa tidak, kita semua pada akhirnya harus berbenah dan memacu diri agar mampu bersaing dengan provinsi lain. *