Soal KPU Pesawaran, KPU Provinsi Tunggu Hasil Audit BPKP

KPU Lampung tunggu hasil audit BPKP soal dana KPU Pesawaran. (Logo KPU)

PESAWARAN--Komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Lampung tidak yakin atas dugaan korupsi atau penyeleweng an dana KPU Pesawaran seperti yang diberitakan koran lokal di Provinsi Lampung.
“Saya tidak yakin adanya penyelewengan dalam penggunaan dana KPU Pesawaran,” kata Nanang Trenggono melalui sambungan ponsel, Jumat (10/3/2017).
Meskipun demkian, kata dia, pihaknya tetap akan menunggu karena saat ini sedang dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tim BPKP sedang melakukan keuangan semua KPU termasuk KPU Kabupaten Pesawaran, nanti kita tunggu saja hasil audit dari BPKP,”ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Pesawaran,Aminudin, dipanggil penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Pesawaran.

Pantauan Lampost.co. di Kantor Polres Pesawaran, Aminudin dari ruangan penyidik Tipikor bersama anggota komisioner KPU lainnya bernama Aan Saputra.
Kasat Reskrim Polres Pesawaran, Iptu Hasanuddin, membenarkan bahwa Ketua KPU Kabupaten Pesawaran memenuhi panggilan petugasnya.
“Iya benar ketua KPU, Aminudin,baru saja selesai dikonfirmasi oleh petugas,” kata Hasanuddin di ruangan kerjanya, Kamis (9/3/2017).
Dia menjelaskan,kedatangan Ketua KPU Pesawaran ke Polres Pesawaran mengklarifikasi dan memberikan surat balasan dari Polres Pesawaran.

Terpisah, Ketua KPU Aminudin mengatakan,dia dan rekannya ke Polres Pesawaran untuk mengklarifikasi terkait dengan adanya duagaan korupsi pada penggunaan anggaran KPU Pesawaran tahun 2016.
“Kami hanya mengklarifikasi terkait adanya dugaan korupsi atau penggunaan aggaran KPU 2016.”kata Aminudin melalui sambungan ponsel,Kamis (9/3/2017).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost pada Tahun 2016, KPU Pesawaran mendapatkan Alokasi Dana melalui APBN senilai Rp3,874 miliar dengan rincian Rp2,205 miliar untuk program dukungan menejemen dan pelaksanaan tugas tekhnis dan Rp1,669 miliar untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga mengucurkan dana senilai Rp300 juta melalui dua termin, yakni untuk program kegiatan tahun 2016, namun penggunaannya diduga tidak sesuai dengan keperuntukan yang sebenarnya.