Tanpa Kearifan Lokal, Pemekaran Rawan Konflik

Guru Besar Hukum Ketatanegaraan Universitas Bandar Lampung, (UBL) Lintje Anna Marpaung. Lampung Post/Rudiyansyah

DELAPAN belas tahun pascareformasi banyak sekali perkembangan politik dan pemerintahan di Tanah Air. Salah satunya adalah masalah pemekaran daerah.
Data Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan sepanjang 1999—2010, ada 205 daerah hasil pemekaran, terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Ditambah lagi dengan 11 daerah otonom baru (DOB).
Di Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut terdapat enam DOB, yakni; Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pesisir Barat.
Gelombang pemekaran diyakini tidak akan surut meskipun beberapa insiden mewarnainya.
Belum lagi sederetan kasus sengketa aset dan batas wilayah. Sebenarnya pemekaran ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan perbaikan kualitas pelayanan publik atau hanya kepentingan elite politik? Sebab, kita semua sadar bahwa masalah pemekaran daerah memang sarat kepentingan politik, khususnya dari elite politik lokal dan elite politik nasional tanpa mengakomodasi unsur masyarakat bawah seperti tokoh adat, agama, dan kekerabatan sebagai ciri kearifan lokal suatu daerah.
Guru Besar Hukum Ketatanegaraan Universitas Bandar Lampung, (UBL) Lintje Anna Marpaung melakukan penelitian khusus politik hukum pemekaran daerah berbasis kearifan lokal dan daerah ideal yang mengantarkannya menjadi profesor dan guru besar bidang Ilmu Hukum Ketatanegaraan di UBL.
Penelitian Lintje menjadi penting di tengah banyaknya pengajuan pemekaran wilayah beberapa kabupaten di Lampung, seperti Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat (Lampung Tengah), Natar Agung (Lampung Selatan), Sungkai Bumimayang (Lampung Utara), dan Lampung Tenggara (Lampung Timur).
Membahas seputar kajiannya tentang pemekaran daerah berbasis kearifan lokal dan gambaran pemekaran daerah-daerah baru di Lampung tersebut, Reporter Lampung Post Rudiyansyah berkesempatan mewawancarai Lintje Anna Marpaung, yang juga ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana UBL di ruang kerjanya, Rabu (14/12/2016). Berikut petikan wawancaranya;

Apa latar belakang Anda memilih judul penelitian politik hukum pemekaran daerah berbasis kearifan lokal dan daerah ideal?

Bermula dari disertasi saya pada 2008. Saat itu terjadi pemekaran daerah di seluruh Indonesia, bagaikan cendawan pada musim penghujan. Di Lampung juga ada pemekaran beberapa wilayah seperti Tanggamus dan Mesuji. Namun, di Mesuji saya melihat munculnya berbagai konflik yang akhirnya membuat saya tertarik mengangkat penelitian tersebut.
Sebetulnya tujuan pemekaran sangat baik, menuju masyarakat adil dan makmur agar masyarakat semakin dekat dengan pelayanan publik, pemerintah lebih dekat dalam mengayomi masyarakatnya. Tetapi ternyata pemekaran lebih dominasi para elite politik pusat (top down), sangat sedikit yang mengatur keterlibatan masyarakat sehingga pemekaran tidak menyentuh masyarakat lapisan bawah (bottom up).
Lebih bayak karena janji-janji politik, bisa jadi bupati, PNS dan lainnya. Seharusnya masyarakatlah yang dimintai pendapatnya, tokoh adat, agama, dan kekerabatan harus dirangkul.

Jadi maksud kearifan lokal adalah keterlibatan tokoh adat, agama, dan kekerabatan?

Ya, di Lampung saya sudah wawancara langsung dengan tokoh-tokoh di Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL). Saya bertemu dengan mereka, justru beliau-beliau mengaku tidak tahu pemekaran. Jadi bagaimana mereka bisa bicara tentang piil pesenggiri, nemui nyimah, bejuluk beadok, sakai sembayan.
Harapan saya ada perda yang mengangkat tokoh-tokoh adat dan kekerabatan di daerah otonomi baru. Lampung ini Indonesia mini, jadi bukan hanya tokoh adat Lampung saja yang saya maksudkan, tetapi tokoh adat semua suku yang ada di Lampung.

Apa dampak jika dalam pemekaran wilayah tidak memperhatikan kearifan lokal tersebut?

Daerah baru cenderung rawan terjadi konflik, walaupun selama ini konflik didominasi karena permasalahan batas wilayah yang belum jelas. Kalau di daerah tersebut para tokoh-tokoh adat memiliki pengaruh dan saling bersahabat, akan meminimalisasi konflik.
Karena konflik tersebut ibarat api dalam sekam, walaupun disiram TNI, polisi, serta para elite yang saya sebut top down konflik akan tetap hidup. Jadi tokoh-tokohlah yang bisa memadamkan. Karena dengan dilibatkan mereka memiliki sense of belonging and sense of responsibility (rasa memiliki dan bertanggjung jawab, serta sense of participation (peran serta) bersama-sama membangun daerah karena merasa memiliki daerahnya.

Lalu seperti apa idealnya pemekaran suatu wilayah?

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 junto UU Nomor 23 Tahun 2014. Kalau UU lama bahwa daerah yang akan dimekarkan setelah lolos persyaratan dalam masa lima tahun langsung bisa disahkan oleh undang-undang. Sedangkan yang baru harus lolos evaluasi cukup tiga tahun dan tidak disahkan langsung oleh UU tapi dengan peraturan pemerintah (PP) dulu. Selama tiga tahun akan dibina dan evaluasi, jika sudah lolos dan mampu, baru dikeluarkan undang-undang. Bila tidak lolos, daerah yang dimekarkan tersebut harus kembali ke kabupaten atau daerah induk. Itulah idealnya.

Apakah aturan tersebut sudah diberlakukan?

Belum, karena sampai saat ini peraturan pemerintah (PP)-nya belum jadi, masih dalam tahap rancangan PP (RPP) jadi masih masa transisi. Maka saat ini Presiden mengeluarkan moratorium sampai RPP ini jadi. Saya mendorong agar secepatnya karena banyak daerah, termasuk di Lampung, seperti pemekaran di Lampung Tengah yang berkasnya sudah masuk di pusat.

Saat ini beberapa daerah di Lampung telah mengajukan pemekaran, seperti Lampung Tengah (Kabupetan Seputih Barat dan Kabupaten Seputih Timur), Lampung Selatan (Natar Agung), Lampung Utara (Sungkai Bumimayang), dan Lampung Timur (Lampung Tenggara), bagaimana Anda menilainya?

Menurut saya bagus asal dikemas dengan peraturan UU yang baru nanti, jangan hanya menjadi keinginan top down tetapi juga bottom up. Kalau tujuannya mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, menghindari rentan kendali terlalu jauh, pembelajaran demokrasi, dan mempercepat tujuan negara menciptakan masyarakat adil dan makmur. Ini bisa menjadi cara mempercepat cita-cita dan tujuan negara.

Bagaimana Anda melihat potensi dan kesiapan masing-masing daerah tersebut?

Nah inilah yang harus dievaluasi, jangan hanya keinginannya yang tinggi tapi tidak memperhatikan persyaratan yang ada. Saat ini seharusnya sudah digodok persyaratan pemekaran atau penggabungan daerah. Pemerintah Pusat juga jangan hanya menyepakati pemekaran-pemekaran begitu, harus matang. Jangan mekar tapi tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan antara top down dan bottom up.

Saya pikir ke depan bagus sekali untuk mengangkat kearifan lokal dengan memberikan kesempatan tokoh adat, agama, dan kekerabatan di DOB. Karena dalam undang-undang yang saat ini diamandemen ada penambahan pasal yang isinya pemerintah sangat menghargai dan menghormati adat istiadat dan budaya daerah setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan. (M2)


Biodata
Nama: Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung SH., MH.
Kelahiran: Sitio-tio, 21 September 1951
Suami: Drs. H.M. Siregar.,SH., MH.
Anak:
1. Andrew Marthin Siregar., S.E., M.Si.Ak
2. Brendalyn Maylan Siregar, S.E
3. Chndra Junedy Siregar, S.Si., S.T.
4. Dewi Santika Siregar, S.S
5. Edwin Oktaria Siregar,S.H
6. Fernando Septony Siregar, S.T., M.T

Pendidikan:
1. S-3 UNDIP Semarang, Ilmu Humum Ketatanegaraan
2. S-2 UNPAD Bandung, Ilmu Hukum Ketatanegaraan
3. S-1 USU Medan, Kepidanaan/Ilmu Hukum

Riwayat Pekerjaan
1. Dosen Dipekerjakan (DPK) pada Akademik Maritim Indonesia Medan (AMI) (ditetapkan Maret 1983)
2. Dosen DPK pada Fakultas Hukum UBL (ditetapkan September 1984)
3. Dekan Fakultas Hukum UBL (1987—1997)
4. Pembantu Dekan I (merangkap) FH UBL (1987—1993)
5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UBL (1997—1999)
6. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan UBL (2004—2016)
7. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana UBL (2006—sekarang)