Tiga Penaikan Picu Kesenjangan

Kesenjangan ekonomi. rositaajjah.files.wordpress.com

KINERJA pemerintah hingga akhir 2016 boleh dibilang cukup baik. Meski pertumbuhan ekonomi tahun lalu masih di bawah target 5,2%, capaian 5% masih masuk kategori moderat.

Di Lampung, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pun berhasil menurunkan angka kemiskinan selama periode Maret—September 2016 sebanyak 29,82 ribu jiwa.

Faktanya, kontribusi pertumbuhan tahun lalu secara nasional mampu menggerus penduduk miskin hingga turun 250 ribu orang. Rasio ini sebagai cerminan pemerataan pembangunan pun terpangkas dari 0,41 menjadi 0,39. Ketimpangan sosial dapat dipersempit.

Namun, rasio 0,39 masih masuk kategori rawan. Ketimpangan sosial yang rawan dibarengi tingkat kemiskinan yang tinggi amat mudah menjadi penyulut letupan demi letupan konflik sosial, bahkan merajalelanya tindak kriminal.

Maraknya konflik sosial dan kriminalitas menjadi beban sosial juga memperkeruh perekonomian nasional. Kedua hal itu amat jauh dari prasyarat datangnya investasi sebagai salah satu pendorong bergulirnya roda ekonomi.

Karena itulah, kejutan yang diberikan pemerintah pada awal 2017 dengan melakukan tiga penaikan sekaligus, meliputi kenaikan harga BBM nonsubsidi, tarif listrik, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) patut dikaji ulang.

Pemerintah harus mengkaji ulang tiga penaikan tersebut karena pada akhirnya menyangkut kemampuan rakyat kecil. Kerja keras pemerintah menurunkan jumlah penduduk miskin tahun lalu akan percuma manakala awal tahun ini justru kembali naik.

Adalah benar kebijakan penaikan harga BBM kali ini untuk jenis nonpremium. Namun, kenyataan di lapangan, BBM premium yang lazim digunakan masyarakat menengah ke bawah saat ini justru cukup susah ditemui di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pun halnya dengan penaikan tarif listrik yang hanya berlaku bagi pelanggan 900 va, bukan 450 va. Namun, kenyataannya saat ini penduduk miskin tidak mungkin lagi melakukan pemasangan listrik baru 450 va karena tidak lagi disediakan PLN.

Kebijakan paling mencolok adalah penaikan tarif pembuatan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan penerbitan BPKB naik sampai 300%. Meskipun tidak naik selama tujuh tahun terakhir sebagai bentuk layanan masyarakat, hal itu menyesakkan napas kehidupan rakyat.

Kita patut khawatir, kebijakan tiga penaikan menambah jumlah si miskin, memperlebar kesenjangan, dan meningkatkan kriminalitas. Sekali lagi, pemerintah harus berpikir ulang karena keputusan itu membuat jurang kesenjangan yang kian lebar di negeri ini. *