Timbang Ulang Kapal Pesiar

Kapal pesiar. clipartix.com

PRINSIP pengelolaan keuangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya yakni mengedepankan skala prioritas. Sebab, kemampuan keuangan suatu daerah, termasuk Provinsi Lampung, tentulah terbatas.
Keterbatasan anggaran itu pula menuntut pemerintah daerah cermat memperketat pengeluaran, utamanya agar tak besar pasak daripada tiang. Tidak cermat dalam mengalkulasi, maka yang amat mungkin terjadi di kemudian hari adalah defisit anggaran.
Penolakan pembelian kapal pesiar senilai Rp1,5 miliar pada APBD 2017 yang diusulkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung boleh dibilang langkah tepat berlandaskan prinsip pengelolaan anggaran.
Pengadaan kapal pesiar yang diniatkan mendukung sektor pariwisata di Bumi Lampung, terutama Lempasing sebagai salah satu pelabuhan wisata, memang akan berdampak bagi perkembangan pariwisata, terutama maritim, yang semakin menggeliat.
Namun, dari segi prioritas tentunya ada belanja lain yang lebih penting dengan melihat asas manfaat dan peruntukannya bagi masyarakat banyak. Belum lagi harus ada pos anggaran operasional dan perawatan dari pembelian kapal pesiar itu.
Jelas, hal itu membebani anggaran yang posisinya defisit. Komposisi APBD Provinsi Lampung 2017 saat ini Rp6,8 triliun, terdiri dari pendapatan Rp6,72 triliun, belanja Rp6,80 triliun, sehingga defisit pembiayaan sebesar Rp79 miliar.
Tentu saja langkah penolakan pembelian kapal pesiar ini bukan menentang kebijakan yang diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo yang akan menaikkan anggaran sektor pariwisata sebesar empat hingga lima kali lipat dari anggaran sebelumnya pada 2017.
Pengadaan kapal pesiar untuk pariwisata Lampung bisa dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga, yakni investor. Pengaturannya tetap ada pada pemerintah daerah sehingga investor tak bisa menguasai keseluruhan dari pengadaan kapal pesiar tersebut.
Untuk event-event pariwisata tertentu yang membutuhkan kapal pesiar, pemerintah daerah bisa menyewa kapal kepada pihak ketiga yang lebih efisien dan tak membebani anggaran. Dan secara terus-menerus, terutama dalam hal perawatan dan operasional.
Nominal anggaran sebesar Rp1,5 miliar itu masih lebih masuk akal dipergunakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas penunjang pelabuhan Lempasing atau membangun infrastruktur jalan untuk menjadi objek wisata bahari unggulan.
Perencanaan wisata bahari unggulan berfokus pada zonasi, pengembangan objek, aksesibilitas, pengaturan akomodasi, pengembangan atraksi wisata alam, budaya, dan sejarah. Kesemuanya itu tentunya juga membutuhkan kucuran dana tidak sedikit.
Kita sepakat, Lampung harus ambil bagian menyambut program Pemerintah Pusat meningkatkan wisata bahari nasional sebagai program unggulan 2019. Dalam tiga tahun mendatang, Indonesia menargetkan turis wisata bahari meningkat hingga 4 miliar.
Dengan wisata bahari miliknya, provinsi ini harus optimistis menjadi destinasi wisata bahari nasional dan menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal pesiar tanpa harus menghamburkan dana untuk membeli dan merawat satu pun kapal pesiar. n