Tuntaskan Proyek Mangkrak

Vera Aglisa, wartawan Lampung Post

PELABUHAN Rakyat Sebalang, Lampung Selatan, akan kembali dilanjutkan pembangunannya oleh Pemerintah Pusat. Pelabuhan Sebalang berdiri di lahan seluas 200 ha yang dananya digelontorkan dari APBN melalui Kementerian Perhubungan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang sebagai pengguna anggaran. Nilai investasi yang digelontorkan untuk pembangunan pelabuhan khusus batu bara di Sebalang, Lampung Selatan, sebesar Rp8,2 triliun.
Pelabuhan tersebut dikerjakan pada 2013—2014. Namun, malang pembangunan pelabuhan yang akan digunakan pelayaran untuk kapal rakyat dengan kapasitas hingga 10 ribu dead weight tonnage (DWT) itu terhenti hingga kini. Mangkrak, pembangunan telah terhenti. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung setidaknya telah menahan tiga orang terkait korupsi Pelabuhan Sebalang.
Miris memang jika melihat fakta yang ada, proyek yang digadang akan mendukung aktivitas pelayaran di Lampung justru disalahgunakan oleh oknum. Kini, pemerintah berjanji menyelesaikan pembangunan menggunakan anggaran 2017 dan menargetkan selesai pada 2018. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menjanjikan kelancaran akses jalan menuju Pelabuhan Sebalang.
Proyek mangkrak di Lampung tidak itu saja, antara lain pembangunan Pasar SMEP Bandar Lampung dan Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba yang merupakan proyek Pemkot Bandar Lampung bersama Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemudian, pembangunan pasar ikan higienis di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muarapiluk, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.
Lalu Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Lampung (Unila). Rencana awal, pembangunan RSPTN berlangsung pada 2011—2014. Pagu anggaran tahap I mencapai Rp55 miliar. Sayang, tahap lanjutnya tertunda sejak 2012 hingga sekarang lantaran tidak ada kucuran APBN. Padahal, keberadaan RSPTN Unila saat ini makin mendesak untuk mendukung kegiatan perkuliahan Fakultas Kedokteran (FK) Unila. Setiap tahunnya FK Unila meluluskan sekitar 100—120 sarjana Kedokteran.
Keseriusan pemerintah harus ditunjukkan dengan melanjutkan proyek mangkrak di Lampung. Rencana untuk kembali membangun proyek yang tertunda harus direalisasikan dan bukan hanya lip service. Bukan hanya mengurangi kerugian negara, hal itu sebagai tanggung jawab moral pejabat publik kepada masyarakat.