Ujian Nasional Riwayatmu Kini

Ilustrasi ujian nasional. Dok. Lampost.co

PERJALANAN panjang dalam sistem persekolahan di Indonesia dalam menentukan standar kompetensi lulusan suatu sekolah melalui evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan (Pasal 57 Ayat [1] UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk mengatur penyelenggaraan ujian. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
Untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh semua mata pelajaran pada kelompok pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmanai, olahraga, dan kesehatan. Sedangkan ujian nasional merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang merupakan evaluasi kebijakan bukan untuk penentuan kelulusan.

Ujian Nasional Riwayatmu Kini
Perubahan perilaku sebagai hasil belajar diperoleh melalui proses belajar, sedangkan tujuan evaluasi hasil belajar adalah (1) mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional peserta didik sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya, (2) mendiskripsikan kecakapan belajar, (3) mengetahui keberhasilan proses pembelajaran, (4) memberikan pertanggungjawaban terhadap proses pembelajaran.
Sistem evaluasi dalam proses pembelajaran melalui bentuk ujian di Indonesia mengalami sejarah yang panjang yaitu periode 1965—1971 pernah dilakukan USBN diberi nama ujian negara, periode 1972—1979 disebut ujian sekolah: setiap sekolah atau sekelompok sekolah menyelenggarakan ujian masing-masing, pusat hanya menyusun pedoman. Periode 1980—2000 diselenggarakan ujian tahap akhir nasional (ebtanas), periode 2001—2004 ebtanas diganti dengan UAN. Tahun 2004, UAN diganti dengan UN, tahun 2016 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan moratorium tentang ujian nasional, namun menuai pro-kontra.
Dalam PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 63 menyebutkan penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
Atas dasar regulasi tersebut, apakah sebenarnya yang ingin dipecahkan melalui ujian nasional, sehingga rencana moratorium yang di gagas Kemendikbud menjadi ditunda. Masalahnya adalah Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pecapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
Bisa dimaklumi tentang kekhawatiran dengan tidak adanya UN selanjutnya tidak dapat memetakan mutu pendidikan di Indonesia. Sebenarnya untuk memetakan mutu pendidikan dapat dilakukan secara (1) terpisah antara penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah (2) penilaian dilakukan secara terintegrasi antara penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah, hanya mata pelajaran yang akan dipergunakan untuk memetakan kualitas belajar secara nasional diambil oleh pemerintah sebagai bahan kajian mutu secara nasional.
Namun, mata pelajaran ini tidak ada kaitan dengan penentuan kelulusan peserta didik. Melalui alternatif kedua pelaksanaannya menjadi efisien dan bukan sebuah proyek raksasa yang mencemaskan. Kegiatan ujian disatukan muara administrasinya berbeda sesuai dengan tujuan penilaian. Lulus dan tidak lulusnya peserta didik adalah putusan instruksional yang merupakan kinerja guru dan satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional adalah merupakan evaluasi kebijakan.
Ujian kan biasa-biasa saja bukan luar biasa, tetapi proses pembelajaran yang harus luar biasa. Sebenarnya sekitar tahun delapan puluhan pernah dilakukan penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk memetakan mutu hasil belajar peserta didik secara nasional yang disebut dengan tes diagnostik dan tidak disatukan dengan ujian akhir sekolah. Pada waktu itu, tes diagnostic, tidak memengaruhi terhadap kenaikan kelas dan lulus atau tidak lususnya peserta didik. Tes ini berjalan dengan objektif dan guru tidak merasa terbebani atas hasil tes tersebut, peserta didik tidak merasa cemas, tidak diawasi polisi, LSM, suasananya edukatif itulah makna persekolahan.

Kembalikan pada Otonomi Sekolah
Sisi lain ujian yang dilakukan secara terintegrasi antara penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah, dampak yang muncul dapat menyesatkan antara lain, peserta didik punya persepsi bahwa hasil ujian nasional adalah satu-satunya gambaran pencapaian prestasi mereka, padahal ini hanya merupakan gambaran beberapa mata pelajaran yang diperoleh sesaat. Mata pelajaran yang tidak menjadi bahan ujian nasional cenderung termarginalkan, peserta menjadi didik tidak tertarik dengan mata pelajaran yang tidak diujikan dalam ujian nasional.
Akibat yang muncul nilai-nilai edukatif yang sebenarnya diperlukan dalam tatanan kehidupan dan menjadi tujuan proses pembelajaran seperti nilai kejujuran, disiplin diri, keuletan, jiwa makarya, kemadirian, toleransi, ketekunan, dan yang sejenis menjadi hilang dalam sistem persekolahan. Peserta didik di-drill untuk mengerjakan laitihan ujian dengan lupa menghilangkan proses nilai-nilai edukatif.
Oleh sebab itu, wajar munculnya berbagai kasus dan polemik nasional yang marak digugat akhir-akhir ini seperti korupsi, kemiskinan, perampasan terhadap kemerdekaan orang lain, krisis kepercayaan, pemerkosaan, menipisnya rasa malu, dan masih sederetan panjang lagi seolah-olah kita sebagai bangsa tidak berdaya, dan gagal dalam mengatur sendi-sendi kehidupan bersama.
Hal ini terjadi karena sekolah kita selama ini hanya mengejar ijazah, yang disimbolkan dari mata pelajaran yang diperoleh dari ujian nasional. Terhadap realita ini, siapa yang salah dan harus digugat? Yang jelas, ada yang salah dengan sistem evaluasi pendidikan kita, sehingga bangsa kita tidak mampu menghadapi krisis multidimensi. n