Urung Direlokasi, KBM SMKN 1 Tegineneng Terganggu

Sebuah truk melintas di depan gedung SMKN 1 Tegineneng, Pesawaran, yang lokasinya berdekatan dengan proyek jalan tol trans-Sumatera (JTTS), beberapa waktu lalu. Tak kunjung direlokasinya gedung SMKN 1 Tegineneng membuat kegiatan belajar-mengajar di sekol

PESAWARAN -- Belum direlokasinya gedung SMKN 1 Tegineneng, Pesawaran yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut terganggu. Meski telah beberapa kali melakukan hearing dengan Bupati Pesawaran, hingga DPRD Provinsi hingga kini pihak pengembang yakni PT Hutama Karya belum juga memberikan kejelasan kapan relokasi sekolah akan dilakukan.
Hal tersebut disampaikan Kepala SMKN 1 Tegineneng, Yahya saat melakukan kunjungan industri ke Kantor Lampung Post, Selasa (10/1/2017). “Kami kecewa, karena janji pihak pengembang saat sosialisasi dulu, fasilitas umum akan diutamakan saat relokasi, tetapi kenapa sekolah sampai sekarang belum direlokasi. Padahal fasilitas perorangan seperti rumah-rumah sudah semua,” tuturnya.
Saat ini Yahya menjelaskan KBM siswanya dilakukan di dua lokasi yakni sekolah lama dan unit sekolah baru bantuan pemerintah pusat dengan jumlah 8 ruang kelas. Karena memiliki 15 rombongan belajar, sebagian siswa terpaksa tetap bertahan belajar di gedung sekolah yang lokasinya terkena proyek pembangunan tol. Beberapa fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan juga, menurut Yahya, belum tersedia di lokal sekolah baru, sehingga siswa masih harus menggunakan fasilitas tersebut di sekolah lama.
Menantikan relokasi sejak dua tahun silam, menurut Yahya, saat ini KBM siswa yang tersebar semakin tidak kondusif karena kebisingan lalu lalang kendaraan berat, kondisi udara yang tidak sehat karena debu, hingga keamanan para siswa kurang terjaga, karena gedung yang ditempati sangat dekat dengan pengerjaan proyek jalan tol tersebut. “Terakhir ujung ruang kelas pernah kena dum truk, jadi memang sudah tidak aman dan sangat membahayakan juga untuk para siswa,” tuturnya.
Meskipun telah melakukan beberapa kali hearing dengan pemerintah Kabupaten hingga komisi bidang pendidikan di DPRD Provinsi Lampung, bertemu dengan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi, menurut Yahya sampai saat ini belum ada kepastian relokasi sekolah yang diberikan. Terakhir menurut Yahya hasil pertemuan dengan DPRD Provinsi sekitar November 2016 lalu, DPRD Provinsi meminta PT HK maksimal dalam sepekan memberikan kejelasan terkait relokasi. Namun hingga ditemui pekan lalu, menurut dia, pihak PT HK masih belum dapat memberikan kepastian karena masih menunggu surat perintah dari PTK Jalan Tol pusat.
Yahya mengaku masih mengusahakan untuk bisa melakukan audiensi secara langsung dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Gubernur dan meminta solusi, namun jika tidak juga menemukan titik terang dirinya hendak bertolak ke Jakarta menyampaikan permasalahan tersbut langsung ke pemerintah pusat yaitu presiden. “Mungkin Pak Presiden belum tahu ini, kalau memang tak kunjung di relokasi saya ingin secara langsung menyampaikan ini ke Presiden,” tuturnya. Permintaan kami hanya bangunan yang ada di lokasi lama segera dipindahkan, ke lokasi baru, agar proses belajar para siswa tidak lagi terganggu, tambah Yahya.