Wakil Rakyat Lupa Daratan

Ilustrasi wakil rakyat. 2.bp.blogspot.com

WAKIL rakyat adalah sosok terhormat. Jabatan mereka pun berlandaskan kepercayaan konstituen yang jumlahnya tentu tidak pula sedikit. Atas statusnya itu, sudah seharusnya mereka menjadi teladan bagi orang banyak.

Karena status yang mulia itu, wakil rakyat mendapat jaminan fasilitas melalui uang rakyat. Hal itu sesuai dengan PP No. 24/2004 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan DPR/DPRD. Ada puluhan item ditanggung uang rakyat untuk wakilnya di parlemen.

Ada uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, dan kesejahteraan. Dalam tunjangan kesejahteraan itu pun masih ada poin uraian, seperti pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah dan perlengkapan dinas, kendaraan dinas, pakaian dinas, uang duka wafat, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

Ditambah lagi uang jasa pengabdian yang diberikan saat mereka berhenti menjadi wakil rakyat secara terhormat. Besaran uang yang diberikan untuk wakil rakyat yang terhormat itu pun akan ditingkatkan dengan mengubah PP yang ada. Alasannya agar pola buruk seperti korupsi dan pidana lainnya dapat ditekan.

Anehnya, wakil rakyat yang mulia itu pola buruknya tidak juga dapat lepas. Selain tidak sedikit yang terjerat korupsi, ada juga yang terjerat narkoba. Alhasil, mereka pun harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Sekaligus membawa lembaga legislatif di dalam tabir jurang ketidakpercayaan publik.

Seperti dua wakil rakyat di Pesawaran yang ditangkap Ditres Narkoba Polda Lampung lantaran terlibat narkoba dalam sebuah penggerebekan. Keduanya, Wakil Ketua DPRD Pesawaran Rama Diansyah asal Partai Gerindra dan anggota Komisi III DPRD setempat, Yudianto, asal PAN. Mereka diangkut karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Benar saja, hasil tes urine keduanya positif dan ditetapkan sebagai tersangka.

Anggota DPRD di Lampung yang ditangkap akibat terlibat narkoba bukan kali ini saja. Tahun lalu pun anggota DPRD Bandar Lampung, Nizar Romas, dijerat kasus penyalahgunaan narkoba dan berujung pemecatan oleh partainya.

Tentu partai tempat para legislator narkoba itu bernaung gerah dan langsung memecat kader terlibat narkoba. Sebab, partai politik di Lampung sudah kadung menandatangani pakta integritas “lawan narkoba”, dan mereka malu ketika di keluarga besar partai ada yang terlilit kasus narkoba.

Tapi, gerahnya partai politik itu tidak sebesar gerahnya konstituen mereka. Sebab, orang yang dimuliakan dipercaya mewakili mereka, serta terjamin fasilitas dengan uang negara tidak sedikit justru berpola buruk. Bukannya menjadi teladan sebagai Dewan terhormat, melainkan lupa daratan bergelimang barang haram. *