Jakarta (Lampost.co) – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha menegaskan bahwa kepala daerah harus mendukung semua kebijakan yang telah tertetapkan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah, harapannya bisa menyamakan visi para kepala daerah terpilih.
“Dengan retret ini. Kepala daerah harapannya bisa memahami Astacita dan visi misi Presiden Prabowo. Sehingga mereka mendukung semua kebijakan dan program pemerintah,” jelas Toha, Kamis, 20 Februari 2025.
Setelah terlantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta. Para kepala daerah akan mengikuti retret pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Sebanyak 505 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak ada gugatan. Atau selesai gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Akan mengikuti pelantikan kepala daerah dan pembekalan di Magelang.
Baca Juga:
https://lampost.co/nasional/presiden-lantik-961-kepala-daerah-terpilih-di-istana/
Kemudian mereka akan memperoleh materi yang tersampaikan langsung oleh 42 menteri Kabinet Merah Putih. Itu tentang Astacita yang menjadi visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Retret
Retret kepala daerah memang tidak teratur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, undang-undang itu mengatur tentang kewenangan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
“Retret kepala daerah dapat termaknai sebagai kegiatan yang terkait. Dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan kinerja kepala daerah,” ucap Toha.
Kemudian Toha menilai retret yang tergagas Presiden Prabowo itu sangat visioner. Dalam kaitannya dengan peran pemerintah pusat terhadap pemda. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas.
“Retret kepala daerah menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang. Mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai program Astacita,” ucapnya.
Selanjutnya ia juga mengimbau agar tidak ada kepala daerah yang memberontak. Berniat tidak hadir dalam kesempatan tersebut. “Sebagai mantan kepala daerah, saya percaya retret kepala daerah dapat menjadi sarana yang efektif. Itu untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan kepemimpinan kepala daerah,” ujar Toha yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sukoharjo.
Sementara itu pelantikan kepala daerah 2025 secara serentak menjadi momen bersejarah. Kemudian menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif., efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.