Jakarta (Lampost.co) — Pemerintah Indonesia berencana menghapus subsidi BBM pada 2027 dan menggantinya dengan skema baru yang lebih tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut sistem subsidi perlu ada perubahan agar lebih efisien dan mengurangi kebocoran anggaran. Dia mengaku menyampaikan usulan itu kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden tentang penghapusan BBM subsidi. Mungkin dalam waktu dua tahun bisa mencapai satu harga,” ujar Luhut, saat Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).
Subsidi BBM tidak lagi melekat pada harga bahan bakar, tetapi pemberian langsung kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria. Menurut dia, penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) dapat membantu Pertamina dalam mengidentifikasi kendaraan yang layak menerima subsidi.
“AI sangat membantu. Pertamina bisa mengidentifikasi mobil yang memenuhi syarat untuk menerima BBM subsidi. Sehingga, bisa menghemat miliaran dolar dengan cara ini,” ujarnya.
3 Opsi Skema Baru
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji tiga opsi skema subsidi BBM baru, yaitu
- Bantuan Langsung Tunai (BLT): Subsidi BBM dihapus dan masyarakat menerima bantuan uang tunai sebagai kompensasi.
- BLT + Subsidi Fasilitas Publik: Selain BLT, fasilitas umum seperti transportasi publik tetap mendapatkan subsidi untuk menekan inflasi.
- Subsidi BBM Tetap dan Terkontrol: Harga BBM tetap mendapatkan subsidi, tetapi dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran.
Namun, keputusan akhir masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo sebelum menerapkan skema baru.
Dampak Penghapusan Subsidi
Penerapan kebijakan itu pada 2027 bisa berdampak pada berbagai sektor, mulai dari:
- Harga BBM, seperti Pertalite dan Biosolar akan naik mengikuti harga pasar.
- Masyarakat kurang mampu tetap mendapat subsidi langsung dalam bentuk BLT.
- Subsidi lebih efisien karena tidak lagi untuk kelompok yang tidak berhak.
- Penghematan anggaran negara hingga miliaran dolar untuk sektor lain.
Pemerintah menargetkan agar transisi menuju BBM satu harga berjalan lancar tanpa membebani ekonomi rakyat. Untuk itu, perlu perancangan skema final agar adil dan tidak memicu gejolak harga.
