Bandar Lampung (Lampost.co) – Penurunan alokasi anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). pada APBN 2025 harus menjadi perhatian bersama. Ini demi mewujudkan sejumlah target yang telah tertetapkan pemerintah pada sektor pendidikan nasional. Wajib belajar 13 tahun
“Konsistensi antara perencanaan program dan dukungan alokasi anggaran yang ada sejatinya harus sejalan. Komitmen pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun. Sejak PAUD harus mampu terwujudkan,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Februari 2025.
Menurut Lestari, tren penurunan alokasi anggaran BOP PAUD harus tersikapi sejumlah pihak terkait dengan serius. Mengingat pemerintahan saat ini memasukan PAUD dalam skema wajib belajar 13 tahun bagi setiap anak Indonesia.
Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar bisa terealisasikan dengan sebaik-baiknya. Sebagai wujud penegakan komitmen pemerintah kepada masyarakat.
Sehingga, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berharap. Sejumlah dukungan terhadap program-program yang telah tercanangkan pemerintah dapat terpenuhi. Sesuai dengan target yang telah tertetapkan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mendorong para pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah dapat membangun kolaborasi yang kuat. Agar mampu berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di tanah air.
Rerie berharap sejumlah program sektor pendidikan yang telah tercanangkan pemerintah dapat terealisasikan dengan sebaik-baiknya. Demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing pada masa depan.
Kemudian Ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Eisha Maghfiruha Rachbini mencermati. Adanya penurunan anggaran
BOP PAUD 2025 menjadi 0,56% dari total anggaran pendidikan yang tertetapkan Rp724,2 triliun.
Padahal, tahun 2024, BOP PAUD sebesar 0,69% dari total anggaran pendidikan. Dan sebelumnya pada 2023 BOP PAUD tercatat 0,8% dari total anggaran pendidikan. Sedangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran mencanangkan program wajib belajar 13 tahun. Dengan memasukkan PAUD dalam program tersebut.
