Jakarta (lampost.co)–Liburan Bupati Indramayu ke Jepang saat Lebaran 2025 viral hingga memicu berbagai reaksi publik. Foto-foto Lucky Hakim menikmati waktu di Negeri Sakura tersebar luas, terutama karena perjalanannya tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Kementerian Dalam Negeri.
Langkah ini bertentangan dengan surat edaran resmi yang melarang pejabat daerah bepergian ke luar negeri selama periode Lebaran.
Kontroversi liburan Bupati Indramayu ke Jepang semakin melebar karena daerahnya salah satu kabupaten termiskin di Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi menyayangkan keputusan Lucky yang tidak menyampaikan permohonan izin.
Sementara pihak Kemendagri menegaskan bahwa Lucky Hakim belum pernah mengajukan permintaan resmi terkait perjalanan tersebut.
Akibat pelanggaran ini, liburan Bupati Indramayu ke Jepang berpotensi berujung pada sanksi administratif. Mengacu pada UU Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang bepergian tanpa izin dapat dikenai sanksi penangguhan jabatan selama tiga bulan.
Pihak Kemendagri juga menyampaikan rencana pemanggilan Lucky Hakim untuk dimintai klarifikasi secara langsung.
Ketidaksesuaian antara gaya hidup mewah Lucky dan kondisi rakyatnya menambah perdebatan seputar liburan Bupati Indramayu ke Jepang. Berdasarkan data BPS tahun 2024, Indramayu mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat dengan angka 11,93 persen.
Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, posisi tersebut tetap menjadi indikator serius atas ketimpangan sosial yang terjadi.
Lebih Dari 10 Miliar
Sorotan terhadap liburan Bupati Indramayu ke Jepang kian tajam setelah publik mengetahui besarnya kekayaan pribadi Lucky Hakim. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat total kekayaannya per 16 Agustus 2024 mencapai lebih dari Rp 10,7 miliar. Jumlah yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan kondisi warganya yang masih bergelut dalam kemiskinan.
Berdasarkan LHKPN, harta Bupati Indramayu ke Jepang meliputi aset tanah dan bangunan yang tersebar di Cianjur, Sukabumi, Depok, Bekasi, hingga Jakarta Barat. Total nilai aset properti tersebut mencapai Rp 13,7 miliar. Tak hanya itu, koleksi kendaraan pribadinya juga bernilai ratusan juta, termasuk mobil Toyota Rush, Peugeot RCZ, dan motor Honda.
Selain properti dan kendaraan, kekayaan Bupati Indramayu ke Jepang juga mencakup surat berharga, harta bergerak, serta kas dan tabungan senilai ratusan juta rupiah. Setelah dikurangi total utang sebesar Rp 5,38 miliar, nilai kekayaannya tercatat bersih di angka Rp 10,7 miliar, tetap menjadi angka fantastis di tengah polemik yang sedang berlangsung.
Transparansi kekayaan Lucky semakin memperbesar sorotan atas liburan Bupati Indramayu ke Jepang yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial warganya. Publik menuntut kejelasan dan tanggung jawab moral dari seorang pemimpin yang seharusnya menjadi contoh dalam penggunaan wewenang dan pengelolaan sumber daya.