Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 75 siswa yang nantinya akan mengikuti proses belajar mengajar pada Sekolah Rakyat. Sekolah tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Sementara ini data 75 peserta didik itu telah mendapat persetujuan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Bahkan, Gubernur Lampung juga telah menuangkannya melalui Surat Keputusan (SK).
Hal tersebut tersampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Aswarodi. Ia mengungkapkan, meski berada pada Provinsi Lampung, Sekolah Rakyat tetap berada di bawah Kemensos. Sehingga semua pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan operasional sekolah terurus langsung oleh Kemensos.
Saat ini pemerintah sedang melakukan pemenuhan perlengkapan sekolah pada lokasi sementara yakni di Gedung BPSDM Lampung. Setelah sarana dan prasarana lengkap, selanjutnya baru pemerintah akan mendatangkan tenaga pendidik dan kependidikan.
“Dari kemensos memang yang paling dipersiapkan saat ini adalah persiapan sarana dan prasarana. Ada 141 item yang harus tersiapkan oleh biro umum, pengerjaan renovasi juga sudah terlaksakan dari minggu lalu,” katanya.
Kerjasama Kemendikdasmen
Sementara untuk pengadaan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terlaksanakan langsung oleh Kementerian Sosial. Kemudian bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Bahkan status kepegawaian mereka adalah pegawai Kemensos bukan pegawai pemerintah daerah.
Kemudian menurutnya seleksi kepala sekolah dan rekrutmen guru serta tenaga kependidikan sudah selesai terlaksanakan. Calon kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang lolos seleksi dan rekrutmen saat ini masih mengikuti pembinaan atau retret. Setelah itu, barulah melakukan kegiatan belajar mengajar.
“Kepala sekolah berasal dari daerah melalui seleksi. Sudah terpilih sekarang sedang pembinaan pada pusat hingga tanggal 8 Juli 2025 infonya,” jelasnya.
Setelah mengikuti semua proses pembinaan. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan akan didatangkan untuk menetap pada Sekolah Rakyat. “Setelah mereka stay pada sekolah, baru peserta didik didatangkan untuk tinggal pada asrama,” ujarnya.
Kemudian ia menyampaikan, Pemprov Lampung telah menetapkan 75 peserta didik yang akan menjadi siswa Sekolah Rakyat. Nantinya, mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki asrama dan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Idealnya proses pembelajaran mulai 14 Juli 2025 besok. Tapi untuk sekolah rakyat ini karena di bawah Kemensos mungkin tidak harus bersamaan. Yang bisa menjawab kapan ini mulai adalah Kemensos,” tambahnya.
Tenaga Pengajar
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung, Thomas Amirico menyampaikan. Pihaknya telah mengusulkan 8 orang untuk mengikuti seleksi kepala Sekolah Rakyat. Jumlah itu terdiri dari 2 kepala sekolah aktif dan 6 guru.
“Sudah terpilih satu orang hingga mengikuti tes wawancara, karena hanya ada 1 Sekolah Rakyat di Lampung,” ujarnya.
Sementara itu untuk tenaga pengajar, kementerian akan merekrut dari pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun ini. Menurutnya jumlah guru yang terbutuhkan sekolah rakyat menyesuaikan jumlah mata pelajaran yang akan berjalanan.
“Kebutuhan pengajar Sekolah Rakyat mencapai 17 orang, menyesuaikan dengan jumlah mata pelajaran yang akan terajarkan,” tutup.
