Bandar Lampung (Lampost.co) – Sebanyak 420 guru honorer di sekolah negeri di Lampung kini menghadapi ketidakpastian nasib. Meskipun ada yang telah mengabdi hingga 20 tahun dan memiliki passing grade yang tinggi, status mereka menggantung karena tidak terdaftar dalam database, membuat mereka belum terangkat menjadi PPPK.
Ketua Aliansi Guru Honorer R4 Non-Database BKN, Heru Arif, menjelaskan bahwa dia dan ratusan guru lainnya adalah peserta seleksi PPPK tahap 2, yang masuk kategori R4 non-database. Ia menambahkan, pada seleksi tahap pertama, ada kategori R2 dan R3 yang sudah memiliki regulasi jelas. Guru-guru dalam kategori tersebut, meskipun tidak lulus, tetap diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“Namun, kami, guru honorer R4, hingga kini belum ada regulasi yang jelas. Kami merasa terombang-ambing tanpa kepastian,” ungkap Heru, Selasa, 8 Juli 2025.
Guru honorer ini berharap pemerintah segera membuat regulasi yang lebih berpihak kepada mereka sebagai tenaga pendidik. Mereka meminta pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian lebih untuk mengatasi ketidakjelasan status ini.
Di sisi lain, mereka juga terancam kehilangan penghasilan akibat penghapusan uang komite. Lilis Suryani, seorang guru honorer di SMA negeri Lampung Selatan, menjelaskan bahwa selama ini gajinya menggunakan uang komite atau sumbangan dari wali murid. Namun, penghapusan uang komite bisa mengancam keberlanjutan pembayaran gaji guru honorer.
“Jika uang komite dihapus, maka sekolah kehilangan dana untuk membayar guru honorer. Kami juga khawatir dengan kedatangan PPPK yang akan mengambil jam mengajar kami,” jelas Lilis.
Menanggapi hal ini, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Lampung, Thomas Amirico, mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Karena hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Penerimaan guru ASN itu kebijakan pemerintah pusat, bukan daerah,” kata Thomas. Namun, ia memastikan para guru honorer R4 tetap akan mengajar, karena sekolah membutuhkan tenaga mereka.
Skema Pembiayaan
Pihak Dinas Pendidikan Lampung telah melakukan asistensi kepada kepala sekolah untuk menyiapkan skema pembiayaan agar para guru honorer tetap dapat gaji. Tahun ini, pihaknya akan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang ada. Sementara di tahun depan akan melalui APBD.
“Kami sudah menginstruksikan kepala sekolah untuk menyiapkan skema pembiayaan agar mereka tetap bisa tergaji,” pungkasnya.
