Liwa (Lampost.co) – Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus meningkatkan kolaborasi antar pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum. Hal itu tersampaikan saat Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)
Acara yang tergelar pada Ancol, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025, harapannya jadi momentum penting bagi Lampung Barat. Terlebih untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial dan Sekretaris Daerah Nukman, serta Inspektur Kabupaten juga ikut dalam kegiatan tersebut. Kehadiran pejabat Pemkab Lambar ini, menurut Bupati Parosil mencerminkan keseriusan daerah. Apalagi untuk mendukung upaya nasional pemberantasan korupsi.
“Semua unsur penting Pemkab Lampung Barat turut hadir dalam kegiatan ini bukan sekedar seremonial. Kami ingin membangun sinergi yang konkret dan berjalan berkelanjutan,” tegasnya.
Kemudian dalam penyampaiannya, Parosil Mabsus menggarisbawahi pentingnya langkah pencegahan. Ini sebagai fondasi utama guna meminimalisir praktik korupsi.
Menurutnya, perlu adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat. Termasuk audit reguler, sistem pengaduan publik, dan edukasi anti korupsi kalangan pegawai pemerintah daerah.
“Agar tidak sekadar menunggu munculnya kasus, tapi bisa cegah sejak awal. Ini yang terus kami kembangkan bersama KPK,” ujarnya.
Parosil Mabsus juga menyoroti peran vital sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan KPK, ia berharap setiap pelayanan. Mulai dari perizinan hingga distribusi anggaran. Berjalan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Tujuan besarnya adalah masyarakat Lampung Barat merasakan pelayanan terbuka. Anggarannya jelas, prosesnya terdokumentasi, dan tidak ada celah untuk penyimpangan,” kata Parosil.
