Bandar Lampung (Lampost.co) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10% di Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera (WK OSES). Kasus yang melibatkan PT. Lampung Energi Berjaya (LEB) ini menimbulkan kerugian negara hingga Rp200 miliar.
Kejati juga sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Ketiganya yakni M. Hermawan Eryadi selaku Direktur Utama, Budi Kurniawan ST selaku Direktur Operasional, dan S. Heri Wardoyo selaku Komisaris PT. Lampung Energi Berjaya (LEB) selaku penerima dana PI 10 persen. Mereka resmi ditahan sejak Senin malam, 22 September 2025.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, menyebut penyidik sudah memeriksa 51 saksi dan 5 ahli terkait perkara ini. “Kami masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat. Fokus kami juga menyisir aset yang dugaannya berasal dari hasil korupsi,” kata Armen, Selasa, 23 September 2025.
Selain tiga tersangka, Kejati juga memeriksa mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi serta menyita aset senilai Rp38 miliar. Kemudian mantan Pj Gubernur Lampung, Samsudin, juga sudah dimintai keterangan.
Kemudian Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, menjelaskan modus operandi yang terlaksanakan para tersangka. Dana PI 10% sebesar US\$17.286.000 setara Rp271 miliar yang diterima PT. LEB seharusnya tergunakan untuk pengembangan usaha bidang migas.
Namun, dana tersebut justru terpakai untuk membayar gaji, bonus, dan tunjangan pegawai PT. LEB. Kemudian untuk dividen kepada PT. Lampung Jasa Utama, PDAM Way Guruh Lampung Timur, serta Pemerintah Provinsi Lampung.
Kerugian Negara dan Pemulihan Aset
Sementara audit BPKP Provinsi Lampung Nomor. PE.03.03/S-919/PW08/5/2025, tertanggal 29 Agustus 2025, menyebut kerugian negara akibat korupsi ini mencapai Rp200 miliar .
Kejati Lampung sudah melakukan pemulihan kerugian negara sebesar Rp122,58 miliar. Nilai itu terperoleh dari penyitaan berbagai aset, seperti emas, kendaraan, uang tunai rupiah dan asing, bunga deposito, hingga properti.
Terbaru, pada 3 September 2025, Kejati Lampung menyita aset dari kediaman mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, yang juga berstatus Kuasa Pengguna Modal (KPM). Nilainya mencapai Rp38,588 miliar, terdiri dari 7 mobil (Rp3,5 miliar), 656 gram emas batangan (Rp1,291 miliar). Kemudian uang tunai rupiah dan asing (Rp1,356 miliar), deposito beberapa bank (Rp4,4 miliar), serta 29 sertifikat tanah dan bangunan (Rp28 miliar).
Kejati Lampung menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini dan memulihkan kerugian negara. “Kami akan terus berupaya mengembalikan kerugian negara, dari semua pihak yang terlibat dalam perkara ini,” tegas Armen Wijaya.
