Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah terus memperkuat fondasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung dengan membangun 36 titik baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil, mendapatkan akses makanan yang bergizi, aman, dan higienis.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan pembangunan infrastruktur SPPG baru ini sejalan dengan komitmen peningkatan mutu dan pemerataan layanan gizi di seluruh kabupaten/kota.
“Fokus lanjutan agar program dapat berjalan dengan baik yaitu peningkatan kualitas sanitasi serta distribusi makanan,” ujarnya di Bandarlampung, Kamis (30/10).
Selain membangun fasilitas baru, pemerintah juga mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Syarat ini harus ada bagi dapur dan mitra penyedia makanan MBG. Sertifikasi ini menjadi syarat penting untuk menjamin bahwa makanan yang disajikan kepada anak-anak telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Purwadhi menambahkan, pengawasan gizi anak juga dilakukan secara berkala untuk memastikan dampak nyata program terhadap kesehatan dan perkembangan anak.
“Pemantauan gizi dilakukan terus-menerus agar kualitas makanan tetap sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak,” jelasnya.
1,75 Juta
Hingga Oktober 2025, Program MBG di Lampung telah menjangkau sekitar 1,75 juta penerima manfaat. Atau sekitar 86 persen dari target 2 juta lebih. Capaian ini didukung oleh 897 supplier aktif dan 560 SPPG yang sudah beroperasi di 15 kabupaten/kota.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan sumber daya manusia dan menurunkan angka stunting. Pemerintah berupaya menjadikan Lampung sebagai contoh penerapan MBG yang berkelanjutan dan berbasis kesehatan masyarakat. Untuk mewujudukan itu, harus melalui penguatan infrastruktur, sertifikasi kebersihan, dan sistem distribusi yang transparan,
“Dengan infrastruktur yang memadai dan standar higienitas yang ketat, kita tidak hanya memberi makan anak-anak, tapi juga menanamkan fondasi kesehatan jangka panjang,” tutup Purwadhi.
